DAVOS - Pada saat upaya AS mendemokrasikan Timur Tengah menghadapi tes krusial di Irak, Minggu lalu, kaum reformis di dunia Arab khawatir upaya Washington itu justru bakal menjadi ''pelukan maut'' bagi mereka.

Beberapa tokoh reformis Arab hadir pada Forum Ekonomi Dunia di Davos (Swiss), yang masih berlangsung hingga Minggu lalu, untuk ikut memperdebatkan perubahan mulai dari kawasan Atlantik sampai Teluk Persia.

Hampir setiap pemerintahan Arab punya kisah untuk diceritakan: kesuksesan pemilu presiden Palestina, reformasi pendidikan di Yordania, liberalisasi ekonomi di Mesir, UU modern tentang keluarga di Maroko, sampai pemilu lokal pertama yang segera dilaksanakan di Saudi.

Tetapi, sejumlah reformis Arab mengatakan, pembicaraan mengenai reformasi kemungkinan tidak dilakukan secara signifikan.

''Masih ada jurang pemisah lebar antara visi dan kenyataan,'' kata Ghassan Salame, seorang mantan menteri Lebanon yang sekarang mengajar di sebuah institut ilmu politik di Paris.

Para intelektual mengatakan, beberapa pemerintahan Arab kurang menanggapi tekanan AS agar melakukan perubahan, sementara kebencian atas kebijakan AS di Irak dan konflik Israel-Palestina bisa saja mendiskreditkan kaum reformis yang sesungguhnya.

Menteri Pekerjaan Umum Irak Nasreen Berwari menjamin para pemimpin dunia dan bisnis, bahwa pemilu Minggu lalu bakal melahirkan demokrasi dan Irak yang makmur, sekalipun kebanyakan warga Suni tidak ikut memberikan suara.

Paradoks

Tetapi ada tiga paradoks yang membuat susah para pelopor demokrasi. Pertama, dua pemilu di dunia Arab (Irak dan sebelumnya Palestina) dilakukan di bawah pendudukan asing.

Kedua, dunia Arab didesak agar lebih bebas kalau ingin perekonomian mereka berkembang.

Pada kenyataannya, negara-negara yang perekonomiannya berkembang paling cepat sepanjang 2004 diperintah oleh pemerintahan nondemokratis (China, Vietnam, Dubai, dan Rusia).

Ketiga, kebanyakan langkah reformasi Arab adalah dari atas ke bawah yang dipimpin putra-putra terbaik lulusan sekolah Barat, bukannya digerakkan oleh masyarakat madani.

Dalam kasus ketiga itu, putra-putra terbaik tersebut juga adalah para keturunan para penguasa. Mereka tentu saja berupaya agar para penguasa yang ada tetap memerintah.

Banyak pembicara pada loka karya di forum Davos itu sengaja menyembunyikan identitas mereka. Tetapi, beberapa orang tampaknya ingin sekali berbicara secara terbuka.

''Reformasi dan transformasi secara mendalam tidak boleh jadi tindakan dari atas ke bawah. Kita semestinya membangun masyarakat madani dan melakukan reformasi dari bawah ke atas,'' kata Ismael Seralgeldin, direktur Perpustakaan Iskandriah di Mesir. Dia ikut menyusun manifesto bagi reformasi Arab.

Perlu Introspeksi

Tekanan Amerika kepada negara-negara Arab agar melakukan reformasi terus meningkat, menyusul aksi kamikaze 11 September 2001 ke AS. Dan banyak pimpinan Arab mengartikan pidato pelantikan Presiden George W Bush - yang intinya akan menghabisi tirani dan menebar kebebasan - sebagai peringatan yang tidak nyaman.

Yasser Abed Rabbo, salah seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), berdalih pemilu Palestina bisa berlangsung sekalipun ada tekanan dari AS dan Israel, bukannya karena tekanan tersebut.

Menteri Perencanaan Yordania Bassem Awadallah, seorang reformis vokal, mengatakan pemerintahan-pemerintahan Arab harus bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa kaum muda Arab antre mendapatkan visa di kedutaan-kedutaan Barat.

''Mereka juga harus melakukan introspeksi, mengapa para pengusaha Arab melangsungkan transaksi dagang di Paris atau London, dan mengapa pula orang Arab pada umumnya lebih suka menanam modal di luar wilayah Arab,'' katanya.

Di banyak bagian dunia, demokrasi berarti pluralisme politik dengan partai-partai yang secara berkala bergantian memegang tampuk kekuasaan. Tetapi, di dunia Arab, belum ada contoh - selain di Palestina, Irak, dan Iran - seorang penguasa dipilih lewat pemilu.

Seorang intelektual Arab yang hadir di forum Davos secara bergurau mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintahannya terhadap reformasi mengingatkan dia pada novel ''The Leopard''karya Count in Lampedusa.

Salah satu kalimat dalam novel itu berbunyi: ''Segala sesuatu harus berubah, sehingga segala sesuatu itu akan tetap sama.''

Sekalipun suatu negara Arab berjalan dalam alur demokrasi, pasukan keamanan biasanya tetap mempertahankan status ''dapat ikut campur'' kapan saja. Kebanyakan negara Arab masih menahan tawanan politik, sementara media dibelenggu kebebasannya. (rtr-ed-30)