JAKARTA-Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan rencana merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV untuk menjadikan perusahaan itu menjadi super major company sehingga mampu bersaing dengan pelabuhan tingkat internasional.

"Merger di lingkungan Pelindo dimungkinkan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi produksi perusahaan. Dengan catatan, tidak menyalahi undang-undang," kata Menteri Negara BUMN Sugiharto saat membuka Raker PT Pelindo II di Tanjung Priok Jakarta, kemarin.

Rencana merger itu, lanjut dia, merupakan bagian dari Rencana Induk Revitalisasi BUMN 2005-2009 yang disampaikan pemerintah dalam Indonesia Infrastructure Summit dan dilanjutkan dengan BUMN Summit yang dihadiri oleh sekitar 500 investor asing.

"Pelindo salah satu dari 91 perusahaan infrastruktur di lingkungan BUMN yang ditawarkan pengelolaannya kepada investor asing," jelasnya.

Ia menegaskan Pelindo merupakan salah satu tulang punggung pencapaian target BUMN tersebut, sehingga perusahaan pengelola pelabuhan itu mampu bersaing dengan pelabuhan di dunia dari sisi ketepatan waktu dan kualitas pelayanan, serta pengenaan tarif yang bisa bersaing.

Sugiharto berharap pengelola Pelindo dapat menerapkan check and balance antara komisaris dan direksi, sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang akhirnya mampu menembus jalur pasar modal.

"Sebelum menjual saham ke pasar modal (go public) kinerja Pelindo sebaiknya harus disehatkan terlebih dahulu. Misalnya aspek produksi dan efisiensinya untuk meningkatkan keuntungan," tegasnya.

Layak

Menurut dia, Pelindo layak go public tetapi saat ini belum optimal karena banyak asetnya yang masih undervalued dan potensinya masih belum tergali. Dengan aspek yang masih besar tersebut akan rugi kalau menjual sahamnya ke pasar modal dalam waktu dekat.

Sementara itu Direktur Utama Pelindo II A Syaifuddin mengatakan wacana merger Pelindo sudah pernah disampaikan kepada pemerintah, namun pelaksanaan dan studi kelayakannya sedang dilaksanakan.

"Dulu ada usulan pengelolaan Pelindo menjadi dua wilayah, tetapi sebenarnya bisa satu wilayah saja. Lihat PT PLN kan cuma satu di Indonesia," tuturnya.

Dalam Raker Pelindo II yang diselenggarakan 31 Januari-1 Februari 2005 Komisaris Utama Arif Kushariadi mengatakan masih banyak masalah yang harus segera dibenahi dalam lima tahun ke depan.

Masalah tersebut antara lain kegiatan bongkar-muat pelabuhan yang belum efisien, tidak semua cabang memberikan keuntungan, ketentuan baru pemerintah daerah dapat membangun pelabuhan tanpa melibatkan Pelindo, keterbatasan dana untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, dan perolehan laba yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS.

''Dari faktor eksternal ada investasi asing sektor riil yang belum tumbuh seiring dengan penerapan kawasan perdagangan bebas ASEAN,'' ujarnya. (53)