KAJEN - Meskipun seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan telah menyetujui pengesahan RAPBD, masih ada rancangan anggaran satuan kerja (RASK) yang dinilai belum rasional. Padahal dari RASK bisa diukur kesesuaian antara tujuan kegiatan dengan besarnya biaya yang dianggarkan.

Juru bicara Fraksi PDI-P Unggul Satriyo menandaskan, RASK yang masih belum rasional itu diharapkan dirasionalkan dengan tidak melampui plafon anggaran yang telah disepakati. RASK yang pembebanan belanjanya tidak ada tempatnya, kata dia, di antaranya RASK Kantor Pariwisata.

''Dalam belanja modal masih tersisip anggaran sewa peralatan. Itu harus dikoreksi dan diperbaiki sebelum menjadi daftar anggaran satuan kerja (DASK),'' tandasnya.

Fatchurahman dari Fraksi Persatuan Bintang Demokrat (FPBD) menandaskan, ketika eksekutif menyusun rencana anggaran kelihatan sempurna kalau dibaca dari indikator program, tolak ukur kinerja, ataupun targetnya. Namun implementasinya tidak akan sesuai jika tak ada pengawasan yang optimal.

Seperti program bantuan ternak atau program pelatihan dan studi banding alih teknologi tepat guna perajin ATBM. FPBD minta agar tidak terulang seperti studi banding tahun sebelumnya yang ternyata tidak ada manfaatnya. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Zaenal Arifin mengatakan, untuk menghindari kemubaziran dalam perencanaan program, diperlukan pengawasan terpadu.

Bupati Drs H Amat Antono dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD menandaskan, keberhasilan pelaksanaan APBD bergantung pada tekad, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah serta peran aktif atau partisipasi masyarakat.(G16-90n)