SURABAYA - Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang segera dihelat di Delapan kabupaten/kota di Jatim, pimpinan DPD I Partai Golkar (PG) Jatim telah melakukan berbagai persiapan. Terutama mengenai kriteria calon bupati (cabup) dan calon wali kota (cawali) yang akan diajukan partai ini. Yang pasti, cabup/cawali PG harus memiliki dana cukup.

''Itu kenyataan riil yang mesti tersedia. Sebab, untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan di bawah kan membutuhkan dana yang tak sedikit. Makanya, cabup/cawali PG harus memiliki dana yang cukup,'' kata Sekretaris PG Jatim Muchtar kepada Suara Merdeka, kemarin.

Selain persyaratan dana yang memadai, cabup/cawali PG dipastikan bersumber dari kalangan internal PG. Kecil kemungkinan tokoh atau figur dari partai lain atau orang netral yang bisa maju sebagai cabup/cawali dari partai warisan rezim Orba ini. Cabup/cawali PG juga harus memiliki kompetensi memadai, jaringan sosial dan politiknya kuat, mengerti mengenai seluk-beluk pemerintahan, tak cacat moral, dan lainnya. ''Saya yakin, dengan kriteria seperti itu, nanti yang diajukan PG sebagai cabup/cawali adalah benar-benar kader mumpuni dan memiliki kemampuan memadai,'' tambahnya.

''Pokoknya kalau sudah maju, jangan ngisin-ngisini. Apalagi sampai digunduli orang lain. Jangan sampai itu terjadi, karena masalah pilkada terkait langsung dengan pencitraan partai di mata rakyat,'' tegasnya. Karena itu, pimpinan PG Jatim tak sembarangan meloloskan seorang figur cabup/cawali dari partai ini. Jika peluangnya memang tak ada, lebih baik PG kabupaten/kota tertentu merajut koalisi politik dengan partai lainnya.

''Misalnya, untuk pilkada di Kabupaten Situbondo dan Gresik, kami melihat peluang politik kader PG sangat berat. Sebab, PKB sangat dominan di kedua daerah tersebut. Makanya, kami tak memaksakan kehendak untuk memajukan kader PG sebagai cabup di sana,'' jelasnya.

Seperti diketahui, pada pertengahan tahun ini, di Jatim akan digelar pilkada di 8 kabupaten/kota. Antara lain, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Sumenep. Untuk kepentingan tersebut, menurut Asisten Tata Praja Pemprov Jatim Chusnul Arifin Damuri, Gubernur Jatim Imam Utomo telah mengajukan surat kepada Mendagri M Maíaruf untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) bupati/wali kota di 8 kabupaten/kota tersebut. Langkah ini ditempuh karena bupati/wali kota lama di 8 daerah tersebut maju sebagai kandidat.

Muchtar mengemukakan, nantinya pimpinan PG Jatim akan menurunkan kebijakan mengenai pilkada kepada setiap DPD II PG di seluruh Jatim. Kebijakan DPD I PG ini sebagai penjabaran dari juklak dan juknis yang diputuskan DPP PG tentang pilkada. ''Prinsipnya, kami akan ukur kekuatan lebih dulu sebelum menerjunkan seorang kader sebagai cabup/cawali,'' tegas Muchtar.(G14-78m)