GROBOGAN - Arah pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Grobogan dinilai tidak jelas. Sebab, kurang memperhatikan skala prioritas jalan mana yang harus diperbaiki.

"PU Jalan dan Jembatan yang dulu (karena yang membuat adalah PU Jalan dan Jembatan sebelum penyelenggaraan SOTK baru) sepertinya hanya melihat kepentingan tertentu," kata Wakil Ketua DPRD Grobogan Ir HM Nurwibowo saat dimintai konfirmasi tentang kondisi jalan di Grobogan, kemarin.

Dia mencontohkan, perbaikan jalan selama ini hanya jalan yang menghubungkan antardesa, sedangkan jalan kabupaten yang lebih penting dan mempunyai potensi ekonomis tak kunjung diperbaiki.

"Sejak dulu saya sudah mengusulkan agar memprioritaskan jalan kabupaten," jelasnya.

Nurwibowo menilai, perbaikan dan pembangunan jalan di Kabupaten Grobogan selama lima tahun (pascareformasi) tidak ada peningkatan sama sekali meski ada perubahan penganggaran.

Dulu menggunakan dana block grant dari pusat. Sekarang dengan model dana alokasi umum (DAU), sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengeplot proyek-proyek.

"Selama 1999-2005 kalaupun ada perbaikan jalan, persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan anggarannya," ujar dia.

Lebih lanjut dia menilai, Dinas Pekerjaan Umum tidak mempunyai program yang jelas lantaran dimungkinkan adanya tekanan-tekanan politis. Namun, aparat DPU tidak bisa menghadapinya.

"Saya masih heran, jalan makadam kok anggarannya hampir Rp 600 juta. Saya sudah meminta agar anggaran diturunkan. Bahkan, saya juga mengusulkan agar jalan raya Kedungjati yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali itu diperhatikan," ucap dia.

Kabag Humas Pemkab Adi Djatmiko SH mengungkapkan, pada era sebelumnya pembangunan jalan itu merupakan inisiatif dari atas. Namun, sekarang lebih memperhatikan usulan dari masyarakat.

Mengingat wilayah Kabupaten Grobogan sangat luas, menurut Adi, pembangunan jalan dilakukan bertahap. (H3-91e)