KEBUMEN - Untuk menghasilkan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang berkualitas, DPW PKB Jateng membentuk Tim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diterjunkan ke 16 kabupaten/kota.

Tim tersebut akan memantau proses penjaringan di intern DPC PKB di daerah-daerah. Bahkan Tim Pilkada Jateng akan memimpin langsung rapat pleno agar bisa bersikap netral sekaligus mengamankan kebijakan DPP dan DPW.

Wakil Ketua DPW PKB Jateng dan anggota Tim Pilkada Drs H Cholidi Ibhar MA Minggu kemarin mengungkapkan, tim dibentuk dengan penasihat KH Abdurahman Cludori dan KH M Hanif Muslih Lc, Ketua KH Ahmad Badawi Basyir, Sekretaris Eva Yuliyana SAg, anggota Cholidi Ibhar, H Husein Syifa SE, dan Dra Hj Zuhar Mahsum MSi.

Menurut Cholidi, fungsi Tim DPW PKB ini membantu proses penjaringan yang dilakukan tim PKB di daerah dalam menghadapi pilkada mendatang, khususnya di 16 kabupaten/kota se-Jateng. Apalagi saat ini setidaknya ada tujuh wakil kepala daerah yang masih menjabat di Jateng dari unsur PKB.

Dia menegaskan, Tim Pilkada DPW itu perlu dibentuk karena tiga pertimbangan. Yaitu untuk mendorong PKB sebagai partai modern agar selalu mengikuti proses dan mekanisme sesuai dengan aturan, membangun demokrasi yang sehat, dan sebagai wahana pendidikan politik.

Cholidi mengingatkan, akhir-akhir ini di Jateng ditengarai makin tumbuh ''syahwat'' politik dari kalangan kiai. Sebenarnya, hal itu sah dalam demokrasi. Namun ketika menyangkut kepala daerah atau wakil, hendaknya PKB tetap mengutamakan calon yang berkualitas, profesional, dan memadai.

Sebab, lanjut dia, ke depan, tantangan yang dihadapi bangsa dalam lingkup nasional ataupun daerah makin berat. Apalagi pemilihan bupati dan wali kota mendatang itu secara langsung sehingga hanya calon profesional dan berbobot yang akan didukung.

Objektif

''Kami mengharap Tim Penjaringan atau Tim Mantap di daerah bekerja secara objektif, profesional, dan transparan. Kepada yang berminat nyalon, jangan memaksakan diri, tetapi mempertimbangkan segala aspek,'' ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kebumen 1999-2004 itu.

Dari evaluasi DPW, lanjut Cholidi, selama ini bisa dinilai bahwa kinerja birokrat atau wakil bupati dari PKB bervariasi. Bagi yang memiliki track record baik dan pendidikan memadai memang memiliki kontribusi yang baik.

Menurutnya, setidaknya ada persyaratan yang berlaku di PKB untuk calon bupati atau wakilnya. Pertama, memiliki latar belakang ke-NU-an yang jelas dan tak diragukan, kedua, pendidikan memadai, dan ketiga, memiliki pengalaman birokrasi yang cukup.

Karena itu, dia menekankan agar penjaringan dan seleksi cabup atau cawabup dan calon wali kota dari PKB di beberapa daerah menghasilkan figur yang bisa diterima banyak pihak dan layak jual. Hal ini dimaksudkan agar setelah bekerja di birokrasi, figur tersebut mampu menjalankan amanat secara optimal.

DPW PKB Jateng menyarankan kepada tim-tim tersebut bisa menyeleksi dan menjaring calon pemimpin daerah yang profesional. Apalagi masyarakat kini telah bisa menilai dan tidak mudah diiming-imingi uang. ''Jangan sampai pencalonan mendatang justru merugikan partai,'' pesannya. (B3-76n)