TIGA bulan lalu di kolom ini saya menulis perlu roadmap Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet itu pun telah mencanangkan lima prioritas pembangunan ekonomi, yakni pertanian, strategi industri, pembangunan ekonomi domestik, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan energi.

Kini seratus hari sesudah kabinet bekerja kita dapat melihat apakah program yang dicanangkan sudah mengarah pada jalur yang tepat atau belum. Seratus hari memang bukan angka keramat. Bukan pula waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan sebuah pemerintahan.

Apalagi pemerintahan dengan masalah yang begitu kompleks dan tiba-tiba menghadapi persoalan berat berupa gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara memasuki bulan ketiga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tetapi seratus hari waktu adalah yang cukup untuk mengevaluasi langkah awal sebuah pemerintahan yang diharapkan berusia lima tahun. Apakah tanda-tanda ke arah jalur yang benar sudah ada atau belum.

Menilai kinerja ekonomi suatu pemerintahan hanya dalam tiga bulan jelas sangat sulit karena data pendukung penilaian masih sangat terbatas.

Namun dari indikator-indikator makro jangka pendek, misalnya tingkat inflasi dan perubahan kurs mata uang, serta arah kebijakan yang ditetapkan oleh kabinet, kita dapat menilai apakah kebijakan tersebut sudah menunjukkan arah yang tepat atau belum.

Dua bulan pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tampak harapan masyarakat begitu besar pada pemerintah baru. Harapan itu kelihatan pada optimisme pasar uang dalam tiga bulan pemerintahan tersebut.

Oktober rupiah terapresiasi sebesar 0,87% dan November 0,94 %. Rupiah kembali melemah (terdepresiasi) pada Desember 2004 sebesar 4,4 % dan pada akhir Januari 2005 menguat 2,37 % dengan posisi Rp 9.179/dolar AS.

Trend penguatan rupiah tersebut sama dengan periode November 2003 sampai Januari 2004, tetapi posisi rupiah pada periode setahun lalu jauh lebih kuat daripada akhir Januari 2005.

Pengaruh bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara jelas tampak pada pergerakan rupiah sehingga masih di atas nilai wajarnya sekitar Rp 8.750/dolar AS. Trend penguatan rupiah adalah kondisi yang kondisif dan merupakan sinyal stabilitas ekonomi makro kian mantap.

Bagaimana indikator stabilitas lainnya, contohnya inflasi? Ketika artikel ini ditulis tingkat inflasi Januari 2005 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi tiga bulan terakhir; yani Oktober-Desember 2004, tingkat inflasi secara kumulatif sebesar 2,49% atau lebih tinggi dari tingkat inflasi periode yang sama 2003 sebesar 2,39 %.

Pengendalian tingkat inflasi menjadi salah satu kunci vital dalam manajemen makro ekonomi Indonesia, sehingga indikasi inflasi tinggi pada tiga bulan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan peringatan agar tahun ini makin ketat mengawasi perkembangan tingkat harga.

Terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM, trend inflasi tinggi harus diberi prioritas oleh pemerintah untuk diatasi agar ekonomi Indonesia tidak keluar dari jalur pemulihan.

Di sektor pertanian juga belum ada perubahan menonjol. Bahkan sampai hari ini belum jelas kebijakan apa yang akan ditempuh oleh Departemen Pertanian sebagai upaya memperbaiki kondisi para petani. Kebijakan instansi itu menjadi salah satu yang tidak terdengar dalam tiga bulan pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun yang pasti dalam tiga bulan itu nilai tukar petani (NTP) justru turun 0,24 %. Harga penjualan gabah di tingkat penggilingan juga turun dan masih di bawah harga pokok pemerintah.

Sektor riil lain pun belum banyak berubah sehingga kesempatan kerja yang menjadi prioritas lain pemerintah belum mendapatkan gambaran bagaimana pemecahannya.

Investasi dalam tiga bulan pertama pemerintahan baru tidak menunjukkan trend membaik walaupun kabinet telah menetapkan perbaikan usaha sebagai agenda pertama perbaikan perekonomian.

Tumbuhkan Kepercayaan

Survei dan berbagai jajak pendapat yang dilakukan media massa terkait dengan seratus hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan ada kecenderungan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal kemampuan menangani berbagai masalah saat ini.

Dengan rapor yang belum begitu bagus tersebut muncul pula pendapat perlu penggantian kabinet. Pertanyaannya adalah perlukah penggantian tersebut pada saat ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara dengan beberapa pemimpin redaksi koran dan TV beberapa waktu lalu sudah menegaskan tidak akan melakukan pembongkaran kabinet karena kontrak evaluasinya setahun. Namun ia sangat menyadari penurunan kepercayaan publik atas pemerintahannya.

Penulis sependapat saat ini belum perlu dilakukan perombakan kabinet. Tetapi evaluasi internal harus segera dilakukan, karena secara nyata dalam tiga bulan ada beberapa menteri yang tak terdengar program kerjanya. Dalam bidang ekonomi pemetaan langkah-langkah tersebut harus segera dilakukan.

Tampak tak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih cukup tinggi. Upaya tersebut dilakukan lewat cara penanganan dengan cepat isu-isu strategis yang mempunyai dampak langsung terhadap perbaikan kinerja.

Pertama, kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak korupsi perlu segera mendapat kejelasan penanganannya. Penanganan kasus itu selain menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan megara, akan meyakinkan para pelaku ekonomi atas kepastian hukum di Indonesia.

Selama ini yang tertangani baru kasus-kasus kecil yang melibatkan legislatif. Kasus pejabat negara lain yang melakukan korupsi perlu segera diangkat dan jelas ke arah mana penanganannya.

Kedua, pemerintah harus menjamin distribusi dan ketersediaan barang untuk mengendalikan laju inflasi. Terkait dengan itu pula rencana kenaikan harga BBM yang pasti berdampak langsung pada kenaikan harga-harga perlu dilakukan dengan menyampaikan kepada masyarakat berapa sesungguhnya subsidi yang diperlukan.

Sebelum itu pemerintah perlu menyampaikan kepada publik berapa ongkos pengolahan minyak yang dikonsumsi masyarakat dan berapa keuntungan Indonesia atas kenaikan harga minyak tersebut karena Indonesia juga mengekspor minyak.

Ketiga, dalam upaya menaikkan nilai tukar petani (NTP) pemerintah perlu memikirkan harga dasar gabah dan bukan harga dasar beras.

Setelah Bulog tidak lagi sebagai penyangga utama pasar beras di Indonesia penetapan harga dasar gabah mempunyai dampak langsung kepada petani produsen.

Secara umum dalam seratus hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memang belum menunjukkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat yang mungkin harapannya terlalu tinggi.

Kebijakan ekonomi dengan sasaran sebagaimana yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu kampanye belum menunjukkan arah yang jelas. Semoga presiden dan para menterinya tidak "berlindung" di balik bencana Aceh hanya karena belum siap menformulasi kebijakan.(Penulis adalah Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi Undip-53)