PURWOKERTO-Rencana penambahan armada angkutan kota (angkuta) di Purwokerto diprotes anggota Koperasi Angkutan Kota (Kopata). Sebab, mereka menilai pembagian jatah dari rencana pengoperasian sekitar 40 unit kendaraan baru di tujuh jalur tidak merata. Banyak anggota tidak mendapatkan. Sebaliknya, pengurus dan orang luar yang bukan anggota ditengarai mendapat jatah dari pengurus dan panitia pembagian jatah angkuta.

Masalah itu dalam dialog antara wakil anggota dan pengurus Kopata, panitia pembagi, DPRD, dan eksekutif, Sabtu (29/1), di ruang rapat paripurna DPRD. Suryadi, koordinator anggota Kopata, mengemukan pembagian tambahan angkuta sangat tidak adil. Aanggota tidak dilibatkan dalam proses. Mereka baru tahu setelah mendapat informasi dari sejumlah anggota atau pengurus yang mendapat jatah.

''Secara prosedur penambahan jalur betul, yang salah proses pembagiannya. Apalagi saya dengar 14 unit akan dibagi untuk jatah orang dalam (eksekutif dan legislatif),'' ujarnya.

Sutikno, anggota lain, menuturkan karena belum ada titik temu, rencana pengoperasian mulai 1 Februari harus ditangguhkan. Setelah permasalahan terselesaikan, baru pengoperasiannya dirancang kembali. ''Kalau perlu pembagian diulang. Sebab pembagian sebelumnya tak mengacu ke AD/ART, tetapi hanya kebijakan pengurus.''

Namun Ketua Kopata Bambang Oemoyo dan Ketua Panitia Pembagi Komaidi membantah. Mereka di hadapan Ketua DPRD Suherman dan sejumlah anggota DPRD dan Kepala Dinas Perhubuangan LLAJ Heru Santosa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Didi Rudwianto, serta Kepala Bagian Perekonomian Rofik Widadi, menyatakan pembagian jatah sesuai dengan prosedur. Pengurus dan sejumlah anggota juga terlibat dan hasilnya disampaikan ke anggota.

Bambang menyatakan ada tambahan 40 unit. Namun yang akan dioperasikan awal baru 26 unit, sedangkan 14 unit mengikuti perkembangan jika jalur itu sudah lancar. Ketujuh jalur baru adalah L1, L2, M1, M2, N, O, dan O2. ''Karena belum ada titik temu pengurus akan membicarakan kembali,'' kata Komaidi.

Komaidi juga mengungkapkan soal jatah khusus untuk eksekutif dan legislatif.Hal itu biasa terjadi sejak lama. Untuk menyelesaikan masalah itu, DPRD menyarankan diselesaikan secara intern dulu. Anggota Kopata harus diprioritaskan.

Adapun Heru Santosa menyatakan akan menyesuaikan rencana peluncuran. ''Kalau di antara anggota tak ada masalah, baru kami merencanakan pembukaan jalur.'' (G22-86)