MESKI menjadi sorotan masyarakat berkait dengan penghentian penyidikan oleh kejaksaan atas kasus dugaan korupsi APBD 2001 senilai Rp 490 juta, Sekda Karanganyar Drs Kastono DS tetap tampil bersahaja di hadapan umum. Kemarin dia tampil di pendapa rumah dinas bupati dalam acara Peluncuran Program Pengembangan Remaja Mandiri melalui Sekolah Unggul. Bagaimana masalah yang sebenarnya, berikut wawancara Suara Merdeka

Bagaimana Anda melihat kasus dugaan korupsi APBD 2001 Rp 490 juta?

Saya tidak menyangka masalah tersebut berkembang menjadi begitu rumit. Bukan karena saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan polisi, meski belakangan dinyatakan bebas. Masalah itu begitu rumit karena bermuatan politik. Sebagai birokrat, saya tidak bisa berpolitik.

Apakah penghentian penyidikan itu karena kompensasi, seperti yang berkembang di masyarakat?

Tidak, sama sekali tidak. Sekali lagi penghentian penyidikan itu murni. Sebab memang tidak ada celah hukum yang bisa menetapkan saya sebagai tersangka. Bagaimana saya bisa dikatakan terlibat korupsi, wong menerima uang saja tidak. Selaku sekda, saya juga tidak punya wewenang untuk memberikan uang kepada anggota DPRD, baik secara perorangan atau kelembagaan. Hal itu juga sempat saya konsultasikan secara lisan pada BPK dan BPKP.

Katanya ada pembelokan penyidikan ke mantan DPRD setelah penghentian penyidikan Anda?

Saya tidak tahu, sebab masalah penyidikan adalah urusan kejaksaan. Saya tidak bisa ikut campur. Sekali lagi saya tidak korupsi.

Apakah kasus itu mengganggu pekerjaan Anda?

Masalah itu tentu saja mengganggu konsentrasi, tapi untunglah tidak sampai mengganggu pekerjaan. (Langgeng Widodo-20i)