BOYOLALI - Setelah melalui proses yang melelahkan dan alot, DPRD Kabupaten Boyolali akhirnya berhasil membentuk komisi. Terbentuknya komisi itu molor satu hari dari batas waktu ancaman somasi atau gugatan class action dari 16 pemilih yang bertempat tinggal di RT 4 RW 12, Perumahan Griya Pulisen, Kecamatan Kota. Mereka memberi batas waktu selama satu minggu dari 19-26 Januari.

Sebelumnya, 16 warga pemilih berencana mengajukan somasi atas berlarut-larutnya pembentukan komisi tersebut. Dalam suratnya bertanggal 18 Januari 2004 yang ditujukan kepada Ketua DPRD, mereka menandaskan bila tuntutan (pembentukan komisi dan alat kelengkapan Dewan) tidak dipenuhi, tidak segan-segan melakukan gugatan class action. Bahkan, hal yang lebih jauh akan melakukan mobilisasi rakyat untuk meminta pertanggunganjawaban.

Pembentukan komisi, ditetapkan melalui rapat paripurna, Rabu (26/1) yang berlangsung hingga pukul 15.00. Rapat pembentukan itu berjalan alot, dan terpaksa diskors untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi yang diberikan setengah jam, ternyata tidak cukup. Karena itu diperpanjang lagi, dan akhirnya baru terbentuk komisi.

Empat komisi yang terbentuk itu di antaranya Komisi I membidangi masalah hukum dan pemerintah, Komisi II anggaran, Komisi III ekonomi dan pembangunan, serta komisi IV membidangi kesejahteraan.

Menerima

Adapun susunan pimpinan, Komisi I diketuai Lilik Haryanto dari Fraksi Gabungan, Komisi II diketuai Jamal Yazid (Fraksi Gabungan), Komisi III diketuai Isha Anshori (Fraksi Persatuan Amanat), dan Komisi IV diketuai Saefudin Azis (Fraksi Gabungan). Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDI-P tidak mendapat jatah pimpinan komisi.

Sebelumnya, PDI-P memang berusaha untuk tidak memberikan jatah pimpinan komisi kepada FPG dan FAN, yang dinilai tidak mendukung salah seorang anggotanya, Saptoto menjadi ketua Dewan.

Jatah pimpinan komisi, semula akan direbut oleh PDI-P, Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Ternyata FAN melalui anggotanya, Isha Anshori, mendapat jatah pimpinan Komisi III.

''Kalau kenyataannya seperti itu, kami legowo dan bisa menerima. Itu risiko politik,'' kata Ketua DPC PDI-P, Probo Suhartono.

Ketua FPG, Ir Sriyadi juga menerima dengan sepenuh hati. Target semula hanya unsur pimpinan komisi. ''Kalau kenyataannya tidak mendapat jatah pimpinan komisi, ya kami terima,'' kata dia. (shj-20a)