BANJIR atau kekeringan, adalah dua hal yang sama-sama dikhawatirkan petani. Tetesan keringat saat berjemur di sawah, seolah tak ada artinya ketika dua bencana tersebut menimpa mereka. Seluas apa pun lahan yang mereka punya, jika padi tak bisa dipanen tetap saja percuma.

Saat seperti itulah, petani akan mengalami masa paceklik. Jangankan mendapatkan keuntungan dari kerja keras, bisa meneruskan hidup saja sudah lumayan.

Kekhawatiran saat musim paceklik, juga dialami oleh petani Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Namun, itu hanyalah cerita lalu. Sebab, sejak 14 September 1988 petani dari Sidosari punya senjata andalan yang mereka gunakan saat musim paceklik. Senjata itu adalah sebuah lumbung pangan yang mereka dirikan, dan diberi nama "Karya Makmur.

Lumbung pangan "Karya Makmur", menurut penuturan Tri Utomo, salah satu pengurusnya, mulanya memang didirikan untuk mengatasi musim paceklik. Sebab, Sidosari merupakan salah satu desa yang sering mengalami banjir dan kekeringan.

Sekarang, masa paceklik bagi petani Sidosari, kata Tri, adalah cerita masa lalu. Sebab, lumbung pangan ternyata bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan pangan saat musim paceklik tiba. "Saat paceklik, petani tinggal datang ke lumbung," ujarnya.

Lumbung pangan di desanya, dikelola dan dikontrol secara bersama-sama oleh petani. Tidak heran, dari tahun ke tahun jumlah anggota lumbung yang dikelola seperti koperasi itu terus bertambah.

"Pada 2004, jumlah anggotanya sudah hampir 500 orang," tutur Tri, yang juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu.

Aset modal yang dimiliki Lumbung Pangan "Karya Makmur", lanjut dia, juga bisa dikatakan sudah lumayan. Dalam bentuk gabah, jumlah aset sudah 560 ton lebih; sedangkan dalam bentuk uang, sekitar Rp 66.216. 765. "Jumlah aset tersebut sudah pasti akan terus bertambah," ujarnya.

Lumbang pangan itu, menurut Tri, dikelola seperti koperasi simpan pinjam. Para anggota bisa melakukan pinjaman gabah atau saprodi, kapan saja. Untuk pinjaman gabah, dikenakan bunga 20 % setahun dari jumlah yang dipinjam; sedangkan Saprodi 1,5 % dalam satu bulan.

Adapun sisa hasil usaha (SHU), akan dibagikan kepada seluruh anggota sebesar 25 % dari keuntungan. "Sisa keuntungan, digunakan untuk pemupukan modal, operasional, dan pembangunan lumbung," tegasnya.

Saat ini, lumbung sudah punya barang inventaris, di antaranya tanah seluas 12 m x 11 m2, bangunan fisik 7m x 6 m2, mesin pengering, timbangan, meja kursi, almari, karung, papan data, dan kamera.

"Ke depan, kami akan memberdayakan lumbung pangan ke arah ekonomi bisnis yang mandiri dan modern," tegasnya.

Tidak Digaji

Selama ini, tambah Tri Utomo, seluruh pengurus yang mengelola lumbung pangan memang tidak digaji sepeser pun. Hal itu didasarkan kepada semangat, bahwa lumbung pangan adalah untuk kepentingan dan keuntungan bersama.

"Lumbung pangan tersebut pada awalnya memang merupakan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi, baik pengurus maupun anggota punya hak yang sama, dan tidak dibedakan," ujarnya.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lumbung pangan juga digunakan untuk melatih para petani dalam berkoperasi dan membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan.

"Alhamdulillah, sejak 1998 sampai sekarang lumbung pangan terus berkembang pesat," ujarnya.

Berkat keberhasilan lumbung pangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Jateng juga tertarik dan melakukan studi banding. Melihat antusiasme dan keberhasilan lumbung pangan tersebut, mereka juga memberikan bantuan berupa saprodi dan gabah untuk pengembangan lumbung pangan, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu lumbung percontohan di Jateng.

Yadi (38), salah seorang petani Sidosari, mengaku senang dengan keberadaan lumbung padi di desanya. Sebab, petani kini tak lagi bingung saat paceklik tiba.

Jika lumbung padi bisa dikembangkan di desa lainnya, dia yakin hal itu bisa membantu saat musim paceklik tiba. (Muhammad Burhan-90a)