PERUNDINGAN DAMAI: Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud (kiri) dan Ketua Tim Negosiasi Zaini Abdullah, kemarin tiba di Bandara Vantaa, Helsinki, Finlandia. Kedatangan tokoh GAM itu untuk merundingkan perdamaian dengan Pemerintah Indonesia.(79)

HELSINKI -Tiga menteri Indonesia telah tiba di Helsinki, Finlandia untuk melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin separatis GAM, Kamis petang waktu Indonesia (27/1). Mereka adalah Meneg Kominfo Sofjan Djalil, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dan Menko Polhukam Widodo AS.

Seorang petugas bandara setempat menyatakan ketiga menteri itu melakukan pertemuan dengan perwakilan Crisis Management Initiative (CMI), organisasi bentukan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang memediasi pertemuan RI-GAM.

Perundingan 3 menteri RI dengan pimpinan GAM ini akan menjadi pertemuan pertama setelah gagalnya perdamaian pada 20 bulan lalu.

Perundingan ini dimaksudkan untuk mencapai sepakat damai, menyusul rencana pembangunan kembali Aceh.

Di dalam negeri, muncul nada pesimis perundingan itu akan menghasilkan kata sepakat.

Sebab delegasi RI dinilai tidak memiliki konsep yang jelas. Penilaian ini disampaikan pengamat politik dan militer dari CSIS Kusnanto Anggoro.

Ketidakjelasan konsep pemerintah, kata Kusnanto, bisa tercermin dari komposisi delegasi yang dikirim. .

"Dengan tim yang seperti itu tidak kelihatan jelas apa sebenarnya yang ingin dicapai, dan ini memang menjadi pertanyaan besar," katanya.

Pesimis

Karena itu, dia mengaku pesimis perundingan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. "Karena tidak jelas apa yang menjadi prioritas, meski upaya perdamaian memang tetap harus diutamakan," katanya.

Dia juga melihat, sebenarnya baik GAM maupun RI sama-sama memiliki titik temu, yakni memperhatikan kepentingan rakyat Aceh. "Seharusnya ini menjadi dasar pembicaraan dari dua pihak, sebab dalam posisi ini, dua pihak sama-sama ingin mengutamakan kepentingan rakyat Aceh."

Namun jika pemerintah langsung mengedepankan konsep NKRI dalam perundingan, maka perundingan tersebut akan sia-sia.

"NKRI tidak bisa kita jadikan isu pertama dalam perundingan ini. Masalah itu baru bisa dibicarakan setelah berjalannya waktu, dan untuk dua tahun ke depan, tahap rekonstruksi di Aceh akan menjadi dominan."

Jadi, upaya damai harus terus dilakukan dalam proses rekonstruksi ini.

"Namun tentu saja, kita tidak bisa banyak berharap dari perundingan ini karena dialog ini baru sebatas ice breaking setelah dua tahun pembicaraan damai terhenti," katanya. (dtc-33m)