SEMARANG - DPRD Kota Semarang, Jumat (28/1) hari ini akan menentukan pilihannya terhadap lima perusahaan asuransi kesehatan yang akan mempresentasikan di hadapan mereka. Kelima asuransi itu adalah PT Asuransi Kesehatan Indonesia, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Jiwasraya Semarang, PT Asuransi Jiwa Bakrie, dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Cabang Jateng I Semarang.

Menurut anggota DPRD Kota, Ari Purbono, fasilitas kesehatan yang diterima Dewan disamakan dengan PNS golongan II. Yakni premi yang dikeluarkan sebesar Rp 65.576/bulan. Sementara jumlah anggota Dewan kota sebanyak 45 orang. Yang berarti selama setahun anggaran yang dibebankan pada APBD mencapai Rp 35.411.040,-

''Fasilitas itu memang diatur dalam perundang-undangan, sehingga menjadi hak anggota Dewan untuk menerimanya,'' ujar Ari Purbono.

Rencananya, dalam representasi asuransi kesehatan, akan dihadiri 15 anggota Dewan terdiri atas 12 orang perwakilan dari 6 fraksi dan 3 orang unsur pimpinan Dewan.

Pentingnya asuransi tersebut sempat menjadi pembicaraan hangat di lingkungan Dewan. Mengingat sudah ada sejumlah anggota Dewan yang sakit dan harus rawat inap di rumah sakit tetapi belum mendapat fasilitas asuransi kesehatan yang menjadi hak mereka sebagai pejabat negara. Seperti Novriadi SH yang hingga kemarin masih rawat inap di RS Roemani.

''Persoalan asuransi kesehatan ini memang harus segera diputuskan. Karena, hal ini menyangkut jaminan kesehatan wakil rakyat,'' papar Ketua Komisi A H Djunaidi SH.

Tidak Asal Pilih

Ketua Fraksi PK Sejahtera Agung Budi Margono ST menuturkan, kalangan Dewan tidak ingin asal pilih perusahan asuransi. Asuransi, memang menjadi fasilitas Dewan yang diatur dalam perundang-undangan. ''Karena itu sebelum menjatuhkan pilihan, kami ingin mendengarkan presentasi mereka, yang jelas mana yang lebih baik dalam memberi fasilitas kesehatan bakal dipilih.''

Menurut penuturannya, sebelumnya ada 9 perusahaan asuransi yang mengajukan tawaran. Namun yang memenuhi persyaratan administrasi hanya lima. ''Saya ndak hapal betul nama-nama asuransinya, yang jelas Jumat besok sekitar pukul 13.00 akan menyampaikan presentasi.''

Sementara itu wakil ketua DPRD Kota Semarang Bambang Raya Saputra mengatakan, persoalan fasilitas Dewan harus disikapi secara hati-hati. Setidaknya mengaca pada kejadian yang menimpa sejumlah mantan anggota Dewan di seluruh Indonesia.

''Keinginan kami semua fasilitas yang diterima Dewan bisa dipahami masyarakat. Artinya yang dialokasikan ini sudah sesuai mekanisme dan sesuai aturan yang ada.'' (H1,G17-84)