MAGELANG - Netralitas PNS Pemkot Magelang pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota mendatang bisa tercipta jika semua komponen masyarakat ikut mengawasi.

''Partai politik, LSM, media massa, organisasi masyarakat dan lain-lain harus kritis mengawasi,'' ungkap Dr Chairil Anwar, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Kamis kemarin.

Seperti diberitakan, jabatan Wali Kota Magelang H Fahriyanto akan berakhir pada 5 Februari. Meski belum ada kepastian akan mencalonkan lagi untuk masa jabatan lima tahun ke depan, dia minta supaya Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota ataupun PNS bersikap netral.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota beralasan, jika netralitas tidak terwujud, dampaknya konsolidasi terus-menerus.

''Pro-kontra itu mesti ada, beda pendukung mesti ada, ini akan memengaruhi kinerja. Bila kinerja terpengaruh maka akan terkotak-kotak dan akibatnya pelayanan kepada masyarakat tidak akan optimal,'' paparnya.

Rektor UMM mengemukakan, pernyataan seorang pejabat bahwa PNS harus netral sebenarnya merupakan ungkapan umum. Yang penting, PNS harus sadar bahwa mereka abdi negara, tidak boleh condong pada partai apa pun saat pemilu atapun saat pilkada. Namun, PNS mempunyai hak untuk memilih dan mereka harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban.

''Main Mata''

Menurut pandangannya, zaman sekarang sepertinya sulit PNS diajak ''main mata'' meski misalnya pejabat lama mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kedua. Apalagi, prosesnya pemilihan langsung.

''Jumlah warga Kota Magelang 100.000-an, sedang yang menjadi PNS jumlahnya tidak seberapa. Jadi, hal itu tidak akan berpengaruh,'' ungkap mantan Wakil Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah.

Belum lagi media massa, partai, LSM dan lain-lain sekarang sangat kritis menanggapi berbagai kejadian di masyarakat. Dia berharap, pilkada langsung di Kota Magelang bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat termasuk PNS.

Karena itu, harus dilaksanakan dengan jujur dan transparan.

Dia menyebutkan, mahasiswa UMM nantinya juga akan diterjunkan mengawasi langsung jalannya pilkada.

''Saya akan menempatkan para mahasiswa di sejumlah TPS sekaligus melakukan penelitian, mengingat ini pilkada langsung kali pertama kali,'' ujar Chairil yang juga dosen FMIPA Universitas Gajahmada.

Bila tercipta netralitas maka itu sesuai dengan keinginan pemerintah dengan menetapkan penyelenggaraan pemilu ditangani KPU.

''Pilkada juga ditangani KPU dengan tujuannya agar netralitas PNS terjaga. Berbeda dari pemilu pada masa lalu karena yang menyelenggarakan adalah PNS sehingga abdi negara menjadi tidak netral lagi.'' (P60-80j)