logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 28 Januari 2005 EKONOMI
Line

Penyertaan di Bank Syariah Tanpa Batasan BMPK

JAKARTA- Bank umum konvensional bisa melakukan penyertaan di bank Syariah tanpa dihalangi oleh batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Demikian dikatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah seusai seminar nasional bertema "Evaluasi dan Prospek Ekonomi & Bisnis Syariah," di Hotel Borobudur Jl Lapangan Banteng, kemarin.

Sebelumnya, Burhanuddin mengatakan, salah satu paket kebijakan perbankan Januari (Pakjan) 2005 yang dapat dimanfaatkan, yakni dihilangkannya BMPK bagi bank yang melakukan penyertaan kepada bank lain.

Dengan kata lain, pelonggaran aturan mengenai BMPK memberi peluang kepada bank umum yang memiliki unit usaha syariah untuk mengubahnya berdiri sendiri menjadi bank umum syariah.

Lebih lanjut Burhanudin menambahkan, Pakjan yang dikeluarkan merupakan seri kebijakan dari tahun per tahun. Diharapkan, pada suatu titik nanti yakni pada tahun 2008, Indonesia bisa melaksanakan Basel II yang merupakan komitmen internasional.

''Jadi, ke depan, ada suatu seri kebijakan yang harus dilaksanakan baik dari sisi pengelolaan, superstory, manajemen maupun konsolidasi perbankan,'' papar dia.

Lebih Tinggi

Mestinya, perekonomian Indonesia lebih tinggi pertumbuhannya mengingat potensi dan kemampuan yang dimiliki bangsa ini cukup besar, baik dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).

''Tapi, kenapa hal itu tidak terjadi, malahan investasi yang menurun di tahun 2004, sementara ekspor masih berkutat pada industri primer. Padahal, negara-negara lain sudah mengarah kepada industri tersier,'' tuturnya lagi.

Dia menambahkan, Indonesia masih memiliki kelemahan baik dalam faktor eksternal maupun internal. Karena itu, harus memperhatikan perkembangan internasional. Kalau tidak ekonomi Indonesia akan terganggu oleh fluktuasi yang tidak diharapkan.

''Faktor internal dan eksternal tadi harus dibuat sedemikian rupa, sehingga stabilitas makro tetap terjaga,'' imbuhnya seraya menambahkan, tingkat inflasi sebagai indikator penting stabilitas harus berada pada level yang dapat dibandingkan dengan negara tetangga. (bn-82)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA