BREBES - Meskipun kasus pengadaan buku Pemkab Brebes saat ini sedang diusut Polda Jateng, sejumlah anggota DPRD mendesak Ketua DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas persoalan tersebut. Dari 45 anggota, sedikitnya 24 orang membubuhkan tanda tangan agar kasus tersebut diangkat ke pansus.

Salah seorang yang ikut menandatangani adalah Bambang Edi Prabowo, anggota Fraksi PDI-P yang kebetulan duduk di Komisi B. Bambang kemarin mengatakan, pihaknya sangat berkepentingan agar masalah pengadaan buku yang ditangani PT Balai Pustaka (BP) segera dibahas kembali di lembaga legislatif, yakni melalui pansus.

"Teman-teman dari berbagai fraksi menginginkan masalah pengadaan buku yang kini sedang ditangani Polda Jateng itu diangkat dalam pansus," ujar Bambang Edi Prabowo.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi dibentuknya pansus antara lain untuk mengetahui duduk persoalan dalam pengadaan buku yang hingga kini masih ramai dibicarakan masyarakat.

Dalam pengadaan buku tersebut, Pemkab sesuai dengan rencana menggunakan dua tahun anggaran (Tahun Anggaran 2004-2005) dengan nilai pengadaan keseluruhan Rp 19.998.676.348.

Pada Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan MoU (Memorandum of Understanding) Pemkab membayar Rp 9.998.676.348, sedangkan sisanya dibayar pada Tahun Anggaran 2005. Buku itu diperuntukkan bagi murid SD-SMA.

Bambang menuturkan, desakan 24 anggota Dewan untuk mem-pansus-kan pengadaan buku adalah untuk mengetahui proses dan prosedur penganggaran yang ditetapkan Dewan periode lalu. "Mengapa sampai dipermasalahkan, teman-teman anggota Dewan ingin mengetahui sehingga ke depan, akan menjadi pelajaran berharga bagi legislatif," paparnya.

Pada bagian lain, dia juga mempersoalkan proyek raksasa tersebut karena kenyataan di lapangan buku tersebut tidak sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

"Banyak masukan yang disampaikan kepada saya, buku tersebut tak sesuai dengan KBK yang berlaku saat ini," tuturnya. Akibatnya, banyak sekolah yang tidak menggunakan buku tersebut dan menyimpannya di ruang perpustakaan.

Tunda

Berkaitan dengan penganggaran ke depan (Tahun Anggaran 2005), Bambang selaku anggota Komisi B menyatakan keberatan pembayaran tahap kedua senilai Rp 10 miliar untuk pengadaan buku itu masuk APBD 2005.

"Komisi B sepakat menunda dulu anggaran pembayaran tahap kedua pengadaan buku ini. Persoalan paling mendasar, meski hal itu sudah disetujui Dewan lama, kita belum tahu duduk persoalan secara jelas."

Ketua DPRD HM Nasrudin mengatakan, desakan 24 anggotanya untuk membentuk pansus memang benar-benar ada. Namun, dalam rapat pimpinan gabungan yang digelar belum lama ini, hal tersebut tidak masuk agenda pembahasan sehingga pansus seperti yang diusulkan 24 orang tersebut tak bisa dilaksanakan.

Pada dasarnya, lanjut Nasrudin, dalam mekanisme kerja Dewan persoalan ini semestinya dimunculkan komisi yang membidangi.(wh-42n)