-- Ketergerakan sekitar 60 mahasiswa yang tergabung dalam Silaturahmi Mahasiswa Jepara di Jakarta (Simaharaja) untuk berdialog dengan tokoh-tokoh dan membantu 5.000 bibit pohon bagi lahan kritis, merupakan ungkapan keprihatinan sekaligus aksi untuk menjawabnya. Mereka merasa terpanggil setelah mengikuti pemberitaan mengenai banjir di kota Jepara beberapa waktu lalu. Sebuah ketergugahan, karena para mahasiswa itu sadar daerah mereka kini terancam akibat ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang melakukan penebangan liar, yang memuncak pada tahun-tahun 1997-1999. Bagi mereka, tidak ada solusi lain kecuali semua unsur masyarakat memedulikan masalah kehutanan, di antaranya melakukan aksi tanam dan tidak menebang pohon sebelum waktunya.

-- Musim hujan tahun ini tampaknya memang memberikan peringatan yang makin nyaring mengenai fenomena disfungsi kawasan resapan air (catchment area) di banyak daerah. Bahkan, termasuk kota Jepara yang selama ini boleh dikatakan tidak pernah dirisaukan oleh banjir. Pada 7 Januari lalu, air Kali Wiso yang melintang di jalur utama kota, tepatnya di Jalan Pemuda di sebelah timur gedung DPRD, meluap. Luapan air juga terjadi di Sungai Kanal, sudetan Kali Wiso di Potroyudan, melampaui fondasi setinggi setengah meter. Dalam waktu kurang dari satu jam, seluruh jalan kota lumpuh total. Rumah-rumah penduduk juga ikut tergenang. Padahal, pada 2002 dan 2003 ketika curah hujan tidak kalah tinggi dari sekarang, tidak ada limpasan air dari kedua sungai tersebut.

-- Apa yang dikerjakan para mahasiswa dari Simaharaja merupakan bagian dari ungkapan keprihatinan melalui gerakan-gerakan rehabilitasi lahan kritis yang juga sudah dilakukan. Memang terasa ada keterlambatan untuk menyikapi kawasan-kawasan kritis itu dengan tindakan rehabilitasi, sementara aksi-aksi penjarahan secara parsial belum dapat dihentikan sama sekali. Di Kabupaten Jepara misalnya, terdapat 47.000 hektare lahan kritis, dan yang telah ditanami ulang melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) baru mencapai 2.610 hektare. Dari analisis teknis ataupun awam, banjir kejutan beberapa waktu lalu disebabkan oleh disfungsi catchment area di hulu Kali Wiso dan Kali Kanal di Desa Bringin, Batealit, dan Sumosari seluas 25,75 km persegi.

-- Melalui ruangan ini kita sering memaparkan fakta-fakta perubahan alam di kawasan Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati sebagai akibat penggundulan hutan di wilayah seputar lereng Muria. Daerah yang semula ijo royo-royo, sejuk, dan basah, berubah menjadi kawasan yang panas dan sulit air pada musim kemarau. Sedangkan daerah yang tidak akrab dengan banjir tiba-tiba menghadapi ancaman seperti yang sekarang terjadi di kota Jepara. Kalau mencermati gerakan-gerakan rehabilitasi lahan kritis secara represif, tentu kita merasakan keterlambatan, karena akibat-akibatnya sudah telanjur dirasakan. Maka, tidak ada jalan lain, dibutuhkan kemenyatuan seluruh elemen masyarakat untuk berpikir preventif dari titik nol dalam mengamankan lahan dan hutan yang tersisa.

-- Perhutani sebagai institusi pengelola hutan negara kini menekankan moratorium tebangan, sehingga fungsi perlindungan pun dikedepankan. Konsekuensi pun harus dihadapi sektor industri yang bergantung pada pasokan kayu, karena setiap saat kita memang berada dalam dilema: ikut menjaga kelestarian hutan dan lingkungan demi anak cucu, atau membiarkannya tereksploitasi sedemikian rupa, karena secara ekonomis menghidupi rakyat dari hulu sampai hilir? Maka, ada patokan-patokan penebangan dan distribusi pasar kayu yang disesuaikan dengan kebutuhan mutlak moratorium, tanpa harus mengorbankan denyut perekonomian rakyat. Artinya, dinamika industri tetap harus mengukur dan berpihak pada kepentingan-kepentingan pelestarian dan rehabilitasi.

-- Banjir di kota Jepara menggaungkan peringatan yang makin nyaring. Sikap berpihak pada pelestarian dan mendorong rehabilitasi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perlu terus didukung intensifikasi pelibatan masyarakat di sekitar hutan seperti program Perhutani Unit I Jawa Tengah dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan target menumbuhkan keberpihakan kepada masa depan melalui internalisasi kesadaran. Program rehabilitasi lahan kritis, selain harus terus digalakkan untuk mencapai sasaran luasan lahan, juga membutuhkan evaluasi dan pengawasan. Sejauh mana pemeliharaan, pertumbuhan, dan potensi lahan yang sudah ditanami ulang, sehingga jangan sampai kita bekerja dua kali karena kemungkinan-kemungkinan terjadi kerusakan.