-- Seratus hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan momentum yang baik untuk evaluasi. Tentu ada yang tak sependapat. Untuk apa 100 hari dijadikan patokan, karena masih terlalu singkat untuk memberikan penilaian tentang kinerja sebuah pemerintahan. Tetapi harus diakui banyak pula yang mempercayai ''mitos'' 100 hari. Karena apa yang terjadi dalam 100 hari pertama akan bisa membuat gambaran tentang prospek ke depan. Akan cerah, biasa-biasa saja, ataukah malah gelap. Bagi SBY-Kalla masa ini penting, terbukti program pun sudah disusun dengan perinci dalam masa 100 hari pertama. Sekarang mestinya tinggal mencocokkan mana yang sudah berjalan dan mana yang belum. Kalau belum, apa saja kendalanya.

-- Dalam waktu relatif singkat, sekitar tiga bulan, apa yang bisa dinilai? Tidaklah fair untuk mengharapkan banyak hal bisa dicapai dalam masa itu. Yang dituntut adalah kejelasan arah dan langkah ke depan. Setidak-tidaknya pemerintah memiliki prioritas dan itu diketahui oleh rakyatnya. Pemerintah dapat memahami segala persoalan dan kemudian mencari solusi, kendati dilakukan bertahap. Kalau mengenali masalah saja masih kesulitan, apalagi mengharapkan solusi. Dalam hal kinerja pemerintahan, kinerja kabinet menjadi tolok ukur penting. Harus diakui belum banyak menteri yang tampil ke publik dengan meyakinkan. Beberapa menteri bahkan terkesan masih ''bersembunyi'' alias tidak jelas apa yang akan dikerjakan. Yang lebih menonjol adalah Presiden dan wakil presidennya.

-- Tidaklah bijaksana memberikan evaluasi tanpa tolok ukur yang jelas. Masyarakat hanya menilai dari yang tampak di permukaan atau yang muncul di media massa. Tetapi itu tidak sepenuhnya keliru, sebab salah satu keberhasilan pemerintahan ditentukan oleh efektivitasnya dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Media massa merupakan jalur utama. Sementara itu, peristiwa bencana alam mahadahsyat, yakni gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, telah menyita sebagian besar perhatian terutama sejak akhir tahun lalu. Bisa jadi ketika perhatian diarahkan ke sana, prioritas yang telah disusun pun harus berubah atau setidak-tidaknya mengalami penyesuaian. Bencana Aceh merupakan ujian bagi pemerintahan SBY-Kalla.

-- Di luar faktor teknis kebijakan yang belum terlalu tampak, dalam hal komitmen haruslah diacungi jempol. Setidak-tidaknya komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta dukungan terhadap upaya penegakan hukum sangatlah positif. Tentu jangan cepat-cepat dinilai efektivitasnya, karena penegakan hukum terkait dengan lembaga dan aparat hukum dan itu di luar jangkauan pemerintah. Kita harapkan semangatnya tidak kendur, karena pasti hambatan yang dihadapi sangat berat. Banyaknya pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang diperiksa dan dijadikan terdakwa ibarat sebuah gelombang yang perlu dijaga kesinambungannya. Telah ada efek jera dan itu harus diakui merupakan bagian dari apa yang dihasilkan pemerintahan SBY-Kalla.

-- Dalam soal kebijakan serta langkah operasional, catatan buruk masih terjadi. Pro-kontra kebijakan Mendiknas yang baru ataupun kekurangan yang terjadi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pelajaran penting bagi kabinet dan pemerintahan baru untuk memperbaiki manajemen dan kepemimpinannya pada masa mendatang. Yang lebih memberatkan, belum banyaknya beleid baru dalam soal kebijakan baik yang berasal dari tim ekonomi maupun menteri-menteri yang lain. Terus terang dalam soal kinerja kabinet, sampai sekarang masih menjadi titik lemah pemerintahan SBY-Kalla. Setelah 100 hari pertama SBY perlu menggiatkan kabinetnya. Jangan ada lagi menteri yang kesannya masih enak-enakan atau belum banyak berbuat.

-- Catatan lain yang sangat penting dikemukakan, menyangkut hubungan Presiden dengan Wakil Presiden yang sekarang banyak disorot. Ada ketegangan, kalau boleh dikatakan demikian. Sebagian menyebut sebagai rivalitas berbahaya karena seperti saling menyalip. Haruslah segera dikembalikan pada semangat awal, yakni kepercayaan rakyat diberikan untuk duet SBY-Kalla dan itu adalah sebuah dwitunggal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau terjadi kerenggangan pastilah dampaknya akan meluas, terutama dalam kinerja pemerintahan. Soliditas sebuah pemerintahan, khususnya kabinet, dan lebih khusus lagi antara presiden dan wakil presiden, merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan sebuah pemerintahan. Janganlah semua ini justru menjadi masalah baru.