| Kamis, 27 Januari 2005 | NASIONAL |
Datangi DPR, Petani Garam Jateng MengeluhJAKARTA-Ribuan petani garam di Jawa Tengah dilaporkan mengeluh karena membanjirnya garam impor. Di samping itu, keluhan juga karena ada tekanan para tengkulak yang menyebabkan harga garam hasil petani menjadi rendah. Kondisi petani garam rakyat benar-benar terpinggirkan, karena sampai saat ini juga tidak ada instansi resmi seperti departemen pertanian atau departemen perindustrian yang mendaftar keberadaan mereka. Keluhan ini disampaikan Asosiasi Petani Garam Rakyat Jawa Tengah ketika menemui Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Rabu kemarin. Delegasi yang berjumlah delapan orang tersebut dipimpin oleh Tosin Faisal. Mereka diterima sejumlah anggota FPDI-P seperti Cepi Martono, Mindo Sianipar, Imam Suroso, Mardjono, dan Wowok Ibrahim. Faisal menjelaskan, secara keseluruhan petani garam Jawa Tengah mengelola tidak kurang dari 9.000 hektare lahan di lima kabupaten, yaitu Rembang, Demak, Jepara, Pati, dan Brebes. Sedangkan anggotanya mencakup ratusan ribu petani. ''Kondisi mereka saat ini benar-benar terpuruk, terpinggirkan. Namanya petani, tetapi di Departemen Pertanian tidak terdaftar, di Departemen Perindustrian juga tidak terdaftar,'' katanya. Dia menjelaskan, untuk mencukupi kebutuhan garam sebenarnya petani garam rakyat di Jawa Tengah cukup mampu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa saat ini mesti impor garam. Rekannya, M Suyudi, juga menyampaikan keluhan yang sama bahwa sejak menjadi petani hanya satu kali menikmati harga garam yang dihasilkannya, yakni pada tahun 1987 dengan harga Rp 150/kg. Tahun 2004 harga garam yang dihasilkan mereka hanya dibeli Rp 120/kg. Tetapi ketika petani sudah tidak punya garam, tengkulak yang telah membeli garam itu menjualnya dengan harga Rp 160/kg. Saat menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR (Bidang Pertanian) Mindo Sianipar mengatakan, aneh memang kalau namanya petani tetapi di Departemen Pertanian tidak terdaftar. Tetapi kenyataannya demikian. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Imam Suroso mengatakan, keberpihakan pemerintah pada pengusaha kecil memang sangat kurang. ''Tetapi kami tetap akan menyampaikan aspirasi ini. Yang jelas masalah seperti ini memang bukan hanya terjadi di garam, melainkan juga pada petani padi yang saat panen juga mengalami hal-hal demikian,'' ujarnya.(nas-87,58t) |