JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) rencananya pada Jumat (28/1) akan melakukan pembicaraan damai. Kali ini perundingan akan dilangsungkan di Helsinki, Finlandia.

Terkait dengan pertemuan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengutus tiga menteri sebagai Wakil Pemerintah RI.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menneg Kominfo) Sofyan Djalil. ''Saya hanya bisa sampaikan yang berangkat itu Widodo, Hamid, dan Sofyan Djalil,'' kata Menhan Juwono Sudarsono di Kantor Kepresidenan, kemarin.

Pembicaraan damai semacam itu, sebelumnya dilakukan pada tahun 2002. Namun, perundingan gagal mencapai kata sepakat. Beberapa kali pertemuan dijadwalkan kembali, tapi tetap juga tidak ada titik temu. Bahkan beberapa negara, seperti Jepang juga sempat menawari untuk menjadi tuan rumah dalam pembicaraan perundingan damai itu. Berkali-kali itu pula, tempat yang akan dijadikan perundingan juga selalu gagal disepakati bersama.

Pada 19 Mei 2003, Pemerintah RI menerapkan status darurat militer di Aceh. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 20.000 pasukan diturunkan ke Aceh guna memerangi GAM. Sejak itu, pembicaraan damai mengenai Aceh terhenti.

Tertutup

Lebih jauh Juwono mengatakan, pertemuan tersebut dimediasi oleh lembaga swadaya masyarakat internasional Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Menurutnya, sesuai dengan rencana pihak GAM yang akan hadir adalah Perdana Menteri Malik Mahmud dan Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah.

Saat ditanya, mengapa pemerintah terkesan tertutup atas pertemuan tersebut, Juwono hanya mengatakan bahwa pemerintah mempunyai pertimbangan khusus, dan tidak ingin membuka posisi secara blak-blakan. ''Karena yang terpenting, kedua belah pihak bertemu dulu, setelah bencana tsunami di Aceh,'' kata Juwono.

Kendati demikian, dia menyatakan optimistis perundingan antara RI dan GAM kali ini akan memberikan hasil positif bagi penyelesaian konflik separatis di Aceh yang damai dan bermartabat.

Menurut dia, sejauh ini belum ada tawaran-tawaran dari kedua belah pihak yang sifatnya mutlak.

Juwono juga menegaskan, pertemuan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu dengan GAM tersebut hanya sebatas dialog informal, bukan diplomasi. "Keberangkatan tiga menteri hanya sebatas dialog informal bukan dalam kedudukan untuk mengakui GAM sebagai lembaga internasional atau otoritas internasional," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Juwono, Menkominfo Sofyan Djalil dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin membenarkan, keduanya ditunjuk sebagai juru runding mewakili Pemerintah RI dalam perundingan dengan GAM di Henlsinki. "Minggu ini, memang ada pertemuan informal dengan pihak GAM di salah satu negara di Eropa," kata Sofyan.

Sementara usai sidang kabinet, Hamid mengatakan, bersama Sofyan Djalil dan Widodo AS, pihaknya akan meminta arahan khusus pada Presiden SBY mengenai tugas yang diembankan kepada mereka. "Selain masalah politik, ini kan juga ada unsur yuridisnya. Jadi sebelum berangkat, kami minta arahan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," katanya.

Mengenai rencana perundingan dengan GAM, hingga sore ini, jajaran Pemerintah RI memilih bersikap tertutup. Tidak satu pun anggota kabinet yang berwenang bersedia memberikan keterangan lebih detail tentang materi atau tawaran dari Pemerintah Indonesia kepada GAM.

Sebelumnya, Seskab Sudi Silalahi mengakui, sikap tertutup pemerintah itu guna menghindari informasi yang keliru dan dapat menganggu persiapan awal perundingan.

Sementara itu, Menlu Hasan Wirajuda secara terpisah mengatakan, "Saya tidak terlibat masalah itu. Ini bukan urusan diplomasi. Karena kita tidak berhubungan dengan sebuah entitas asing."

Bagian Diplomasi

Sementara itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) tidak akan menjadikan perundingan dengan GAM sebagai bagian diplomasi Indonesia, sebab GAM dinilai tidak memiliki otoritas pengakuan internasional. "Kalau kita berunding dengan GAM, maka kita secara tidak langsung mengakui GAM," tandas Jubir Deplu Yuri Thamrin di Departemen Luar Negeri, Jalan Pejambon Jakarta, Rabu (26/1).

Menurut dia, ada dua alasan yang menyebabkan masalah itu tidak menjadi bagian diplomasi RI. Pertama, masalah GAM berada di bawah kendali Menkopolhukam. Kedua, RI konsisten dengan kesepakatan di Swedia bahwa GAM tidak memiliki pengakuan secara internasional.

Di Indonesia

Terkait dengan perundingan itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap perundingan antara pemerintah RI dan GAM dilaksanakan di Indonesia, agar memberi dampak lebih kuat dalam menghasilkan perdamaian.

Hidayat mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Jl Gatot Soebroto Jakarta, kemarin.

"Karena masalah Aceh adalah masalah dalam negeri Indonesia, maka alangkah baiknya jika pembicaraan itu diselenggarakan di Indonesia. Sebab akan memberi dampak lebih kuat dalam pembicaraan perdamaian," kata Hidayat.

Hidayat juga mengungkapkan, sebelumnya, perundingan seperti itu sudah pernah dilakukan tetapi hasilnya tidak maksimal. "Beberapa kali gagal, karena faktor-faktor yang sebetulnya bisa dihindari sejak awal. Jadi, saya harap ketika diputuskan perundingan dilakukan di luar negeri, pengalaman negatif itu tidak akan terulang kembali. Sebab jika terulang, tidak akan membawa kondisi yang kondusif bagi Aceh," katanya.

Menurut Hidayat, perundingan itu juga harus digunakan sebagai upaya meminimalisir praktik-praktik yang mengganggu keamanan di Aceh. "Terutama tidak sampainya bantuan ke tangan yang membutuhkan," katanya.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan perundingan antara RI dan GAM sebaiknya digunakan sebagai momentum penyelesaian konflik. "Bukan hanya penghentian konflik sementara, tapi penyelesaian secara menyeluruh, termasuk penghentian pertempuran secara total," katanya. (F4, dtc-69m)