SEMARANG - Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kenyataan sampai saat ini penegakan hukum masih sangat lemah. Bahkan masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum semakin merosot, sehingga tidak dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Hal itu ditegaskan Ketua Forum Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-Iptek) Unissula Dr HM Ali Mansyur SH CN MHum, dalam diskusi bulanan bertema ''Pergeseran Paradigma Pembangunan Hukum sebagai Salah Satu Usaha Mengatasi Kekacauan Hukum di Indonesia'', di Lantai II Gedung Biro Rektor, Rabu (26/1).

Indikasi itu menunjukkan jika hukum mengalami keadaan kacau (chaos), sebab terjadi kekacauan hukum (disorder of law), fungsi dan peran hukum yang tidak normal, nilai keadilan semakin jauh untuk dapat diraih oleh masyarakat. Semua itu diakibatkan adanya pendekatan paradigma hukum yang menggunakan paradigma penggambaran (repressive).

Hal yang sangat disayangkan, lanjut Ali, justru hukum dipakai sebagai alat kekuasaan represif, padahal tujuannya adalah ketertiban, aturan-aturannya bersifat kasar dan terperinci, tetapi kenyataannya lemah dalam pengikatan atas pembuat-pembuat aturan.

Sebaliknya hukum tunduk pada politik kekuasaan, harapan ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidaktaatan dipandang sebagai ketidaksetiaan. Dengan demikian diperlukan pandangan hukum ke arah peran atau sosok yang mengandung jawaban (figure responsive), yang mampu menampung aspirasi masyarakat dan pengaruh yang timbul dari perubahan yang terjadi. Dengan demikian fungsi hukum akan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat.(wid-73)