YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa Papua turun ke jalan sebagai bentuk protes atas pemerintahan 100 hari SBY dan JK, kemarin. Mereka menilai, pemerintahan tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan di Papua.

Demonstran mengawali aksinya dari bulevar UGM dan berjalan kaki menuju ke perempatan Tugu, Jalan P Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan berakhir di Kantor Pos Besar Yogyakarta. Dalam aksinya, mereka meminta penarikan mundur militer dari tanah Papua.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta saat menanggapi berbagai kasus yang muncul di Papua, mengungkapkan bahwa rakyat di sana sebenarnya menolak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 lalu. Akibatnya, sampai sekarang sering muncul gejolak dan konflik. Penegasan tersebut mereka sampaikan dalam konferensi pers di asrama Papua Jalan Kusumanegara.

''Paket otonomi khusus dan Majelis Rakyat Papua merupakan drop-dropan dari atas dan tidak mewakili rakyat Papua secara keseluruhan,'' tandas Koordinator AMP Yogyakarta Arkilaus Baho didampingi sejumlah aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMA-Papua).

Tidak Mewakili

Menurut keterangan dia, PP Nomor 45/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan bentuk penipuan dan provokasi baru yang tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua. Bahkan, lembaga itu menyulut konflik horizontal karena tidak bisa mewakili semua unsur. Berdasarkan catatan, di sana ada 312 suku sedangkan yang mengisi MRP hanya 42 suku.

''Bukan jumlah suku yang menjadi alasan utama kami, melainkan lebih pada persoalan mendasar, yakni solusi damai, tanpa kekerasan, dan demokrasi bagi rakyat agar menyelesaikan sendiri persoalannya,'' tegas Wakil Ketua IV AMP Yogyakarta Jack Dumupa.

Jack menyebutkan, pembentukan MRP yang merupakan kemauan Pemerintah Pusat itu merupakan wujud penjajahan baru dan sebagai payung hukum untuk mengeksplorasi ekonomi dan politik serta realisasi masuknya investasi asing ke Papua. (D19-76j)