JAKARTA-Pemerintah harus berhati-hati menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan administered prices. Kenaikan itu menjadi salah satu faktor yang akan memicu peningkatan inflasi.

Demikian dikemukakan oleh M Fadhil Hasan, Direktur Indef pada seminar bertema ''Prospek Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2005'' di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kenaikan harga BBM bukan satu-satunya cara menekan defisit anggaran walaupun singnifikan.

''Masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan defisit anggaran. Antara lain meningkatkan efisiensi produksi Pertamina serta penghapusan berbagai praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), misalnya penghapusan perusahaan perantara atau agen dalam impor dan ekspor minyak dari dan ke Indonesia,'' jelasnya.

Dalam jangka panjang, kata dia, seharusnya dirumuskan suatu kebijakan energi yang komprehensif dalam upaya menghilangkan ketergantungan pada satu bahan bakar energi, selain untuk konservasi energi.

Upaya meningkatkan komsumsi gas sebagai bagian dari diversifikasi dan konservasi energi, tutur dia, membutuhkan kebijakan sinergis antara minyak dan gas serta feasibilitas konsumen mendapatkan gas dan keberlanjutan pasokannya.

Aviliani, peneliti Indef menambahkan kenaikan harga BBM bisa menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi lebih buruk dibandingkan dengan sebelum kenaikan. Secara umum rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan akan meningkat, sedangkan dampak kenaikan harga BBM terhadap faktor produksi yang dimiliki pemerintah adalah penurunan upah yang diterima oleh tenaga kerja. (bn-53)