logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 17 Januari 2005 NASIONAL
Line

Hari Ini Tersangka Kasus APBD Diserahkan

SEMARANG- Setelah sempat tertunda, menurut rencana hari ini (17/1) Kejaksaan Tinggi Jateng akan menyerahkan tersangka, berkas, dan barang bukti kasus dugaan korupsi APBD 2003 ke Kejaksaan Negeri Semarang. Penyerahan akan dilakukan oleh jaksa penyidik ke Kejari Semarang.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana Kejati Jateng menyerahkan para tersangka, berkas, dan barang bukti ke Kejari pada Kamis (13/1), terpaksa ditunda karena Kajari Semarang Soedibyo SH sedang dinas ke Jakarta. Para tersangka yang akan diserahkan yakni mantan Ketua DPRD Jateng Mardijo, mantan ketua panitia rumah tangga (PRT) Asrofi, mantan wakil ketua PRT Soejatno SW, dan mantan sekretaris PRT Wahono Ilyas.

Aspidsus Kejati Slamet Wahyudi SH mengatakan, pihaknya akan menyerahkan tersangka, berkas, dan barang bukti ke Kejari hari ini (17/1). Menurutnya, itu penyerahan tahap kedua, setelah pada tahap pertama menyerahkan penelitian berkas perkara.

''Penyerahan tahap kedua ini harus lengkap. Jadi, harus ada berkas, barang bukti, dan tersangkanya,'' katanya, Minggu (16/1).

Dia mengatakan, yang akan menyerahkan ke Kejari adalah jaksa penyidik. ''Para tersangka juga sudah kami panggil untuk rencana penyerahan tersebut.''

Setelah diserahkan, katanya, semua administrasi beralih ke Kejari, sedangkan Kejati melanjutkan pemeriksaan pada tersangka dan saksi lainnya. Soal apakah nanti tersangka akan ditahan atau tidak, itu menjadi kewenangan Kejari.

''Kalau jam penyerahannya, melihat situasi, bisa pukul 08.00 atau 09.00,'' kata Slamet ketika ditanya jam berapa tersangka, berkas, dan barang bukti akan diserahkan ke Kejari.

Secara terpisah, Sekretaris Badan Pekerja KP2KKN Jateng Dwi Saputra SH mengatakan, soal perlunya penahanan pada para tersangka merupakan kewenangan dari kejaksaan. ''Jadi, mereka (kejaksaan) yang lebih tahu pasti. Kewenangan ada pada mereka,'' katanya.

Karena itu, dia justru merasa aneh kalau Kejati mengatakan penahanan tersebut merupakan kewenangan Kejari setelah berkasnya diserahkan. Sebab, Kejati sebenarnya juga punya kewenangan untuk melakukan penahanan pada saat proses di tangannya.

Setelah diserahkan ke Kejari, menurutnya, institusi tersebut bisa melihat urgensinya apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak.

''Lihat urgensinya. Kalau perlu ditahan ya ditahan, kalau tidak ya tidak. Jadi, perlu ketegasan dalam penegakan hukum.''

Dia menambahkan, KP2KKN sudah mengajukan surat ke Kejati untuk beraudiensi dengan Kajati Parjanto SH. ''Tanggal 19 Januari kami mau beraudiensi dengan Kajati terkait penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Jateng.''

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya akan menanyakan sejauh mana perkembangan penanganan kasusnya. Dia berharap, kasus tersebut sudah masuk ke Pengadilan Negeri Semarang maksimal 20 Januari, sesuai dengan target Kejati yang pernah disampaikan pada berbagai elemen masyarakat. ''Dulu janjinya tanggal 20 Januari sudah sampai ke pengadilan.''(G7-33t)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA