logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 14 Januari 2005 SEMARANG
Line

Keruhnya Kerja Sama Sumber Air PDAM

Lantaran nota kesepakatan tentang pembayaran tali asih pemanfaatan air tak kunjung ditandatangani, Pemkot dan Pemkab Semarang bersitegang. Berbagai sumber menyebutkan, kompensasi akan segera ditandatangani setelah Pemkab Semarang mengancam akan menghentikan pasokan ke Kota Semarang.

Benarkah kompensasi itu menjadi ujung penyelesaian konflik dipicu oleh air? Atau justru sebaliknya, royalti, tali asih, atau kompensasi justru akan memicu masalah lain lantaran belum ada payung hukum yang mengatur perjanjian pemanfaatan air? Wartawan Suara Merdeka Ninik Damiyati, Renjani Pusposari, dan Rony Yuwono mengurai persoalan tersebut dalam tiga tulisan berikut.

KERJA sama pemanfaatan air bersih antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang secara administratif tak kunjung selesai menimbulkan pertanyaan besar. Tunggakan pembayaran tali asih dan royalti Rp 900 juta lebih juga mengundang perhatian banyak pihak. Adakah perbedaan sudut pandang, hingga kontrak kerja sama itu mengambang hampir empat tahun?

Secara historis, pembangunan instalasi pipa air yang menghubungkan wilayah Kabupaten ke Kota Semarang sudah ada sejak zaman Belanda. Namun kemunculan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah -lazim disebut UU Otda- memberikan paradigma baru. Maka wajar bila muncul pendekatan administratif dengan pemberlakuan royalti kepada Kota Semarang yang memanfaatkan sumber air tersebut. Konflik air rupa-rupanya muncul setelah era otonomi daerah.

Sebelum diberlakukan UU Otda, sejak dulu warga Kota Semarang sudah menikmati pasokan dari mata air Ungaran. Belum ada pendekatan administratif, karena pengelolaan sumber daya alam (SDA) tersebut masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui pendekatan regional.

Perjanjian yang tertuang dalam nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dirintis sejak 2001. Sumber pada dokumen di Setda Kabupaten Semarang mengungkapkan, awal 2001 PDAM Kota Semarang mengajukan permohonan pemanfaatan air bersih untuk kota tersebut dengan volume air bersih 1.296.000 meter kubik per bulan.

Dalam dokumen kronologi Pemkab Semarang disebutkan, 1 Februari 2001 Bupati Semarang mengirimkan surat ke Wali Kota Semarang untuk meninjau kembali permohonan tersebut karena dinilai jumlahnya terlalu besar.

Akhirnya disepakati jumlah yang dipasok diprediksikan oleh para pakar air berdasar hitungan berkisar 660.000 meter kubik per bulan yang dialirkan melalui tiga pipa. Ketiga pipa tersebut masing-masing berdiameter 600 mm, 350 mm, dan 250 mm. Sumber air yang diambil untuk kepentingan sarana air bersih di Kota Semarang berasal dari Kalidoh dan Sicepit. Selain itu, bersumber dari beberapa mata air seperti Kandang Babi, Gowongan, Ngablak, Genuk, Blanten, Sembungan, dan Karangbolo yang semuanya berada di Ungaran. Pasokan air melalui pipa 350 mm dan 250 mm berasal dari Kalidoh dan Seleses.

Tanda Tangan Molor

Wali Kota Semarang pada 19 April 2001 menyambut baik usulan Bupati agar membuat naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan air yang didasarkan pada Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (surat Wali Kota Nomor 415.4/1148).

Namun Juli 2002 perjanjian itu belum juga ditandatangani kedua pihak. Setelah melalui serangkaian rapat, 31 Desember 2004 akhirnya diputuskan kesepakatan pembayaran tali asih dan royalti selama tiga bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian. "Saat itu tinggal satu permasalahan, yaitu pemasangan watermeter. Pejabat Pemkot tidak berani mengambil keputusan karena harus minta petunjuk dulu kepada atasannya. Rapat pun tidak menemukan hasil, deadlock," kata Kepala Bappeda Kabupaten Semarang Ir Soepartono.

Dia menyatakan sangat lelah melakukan pertemuan yang tidak kunjung mendapat hasil. "Rapat dengan Pemkot, baik dilakukan di PDAM Kota Semarang maupun di kabupaten ini mungkin sudah puluhan kali sejak 2001."

Titik Terang

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Semarang Ir Agus Purwoko Djati kemarin mengatakan, pihaknya sudah mendapat titik terang terkait dengan pembayaran royalti itu. "Pada Rabu (12/1) sore saya mendapat telepon dari Pak Masruhan (Setda Kota Semarang-Red). Beliau mengatakan akan membayar uang royalti tersebut sebelum 15 Januari," jelas dia.

Selain itu, kata Agus, Pemkot bersedia menanggung biaya pemasangan dan pengelolaan watermeter. Saat ini keduanya akan melakukan pertemuan resmi.

Pemasangan watermeter menurutnya sangat penting agar diketahui seberapa besar volume air yang mengalir ke Kota Semarang dari sumber air di kabupaten ini.

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Semarang Ir Agus Purwoko Djati juga mengatakan, bila alat pengukur volume air tersebut terpasang, ada dua kemungkinan pembayaran yang dilakukan. "Kalau ternyata prediksi volume air ke Kota Semarang melebihi jumlah yang disepakati (660.000 meter kubik per bulan) atau underestimate, Pemkot seharusnya menambah uang royalti dan tali asih lebi dari Rp 900-an juta tersebut," kata Agus, kemarin.

Namun, lanjut Agus, bila ternyata setelah dipasang watermeter dan dilakukan hitungan rata-rata setahun volumenya tidak sesuai dengan prediksi volume air yang disepakati, Pemkab Semarang akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Pemkot Drs Masrohan Bahri MM menyatakan Pemkot siap membayar tali asih yang diinginkan Pemkab Semarang. Pemkot bersedia membayar tali asih Rp 900.516.960 dalam waktu 90 hari sejak nota kesepakatan ditandatangani. Namun tak seperti nota kesepakatan lazimnya, tanggal penandatangan nota mundur beberapa bulan, sekitar November 2004, bukan Januari 2005.

Ketegangan yang terjadi, kata Masrohan, disebabkan pada rapat terakhir 31 Desember lalu, Dirut PDAM Kota Semarang tidak dapat hadir. Semula Pemkab Semarang meminta pelunasan dilakukan dalam waktu 45 hari, namun Pemkot menawar hingga 90 hari dengan tambahan beban pemasangan watermeter. (89)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA