logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 13 Januari 2005 WACANA
Line

Alihkan Subsidi BBM untuk Aceh

Oleh: Giyato Mahasiswa FKIP UNS Surakarta

SETIAP kali ada rencana kenaikan harga BBM, dapat dipastikan masyarakat menjadi resah. Mengapa? Karena kenaikan harga BBM sejak dulu selalu diikuti oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif angkutan, dan melonjaknya harga sejumlah barang dan jasa. Begitu pula yang terjadi saat ini, rencana naiknya harga BBM kembali meresahkan masyarakat luas. Apalagi kali ini naiknya tidak tanggung-tanggung, yakni 40%.

Tidak heran jika kemudian banyak aksi/demonstrasi digelar. Atas nama wong cilik, mahasiswa dan buruh ramai-ramai meminta pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.

Kenaikan harga BBM berarti mengkhianati rakyat, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat bawah. Kondisi ekonomi masyarakat masih lemah, sementara pemerintah kurang optimal dan transparan dalam menyalurkan subsidi untuk Jaring Pengaman Sosial Keluarga Miskin.(JPS-Gakin).

Maraknya aksi unjukrasa menentang rencana naiknya harga BBM ternyata tidak berlangsung lama. Setelah musibah gempa bumi dan tsunami menimpa Aceh dan Sumut pada tanggal 26 Desember 2004, secara spontan aksi-aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM terhenti.

Memang bukan berarti semua elemen wong cilik setuju harga BBM naik, tetapi ada yang lebih mendesak dan penting, yakni membantu korban tsunami.

Aksi-aksi yang dilakukan pun beralih, dari aksi unjuk rasa menuntut pembatalan rencana kenaikan harga BBM menjadi aksi kepedulian dan penggalangan dana untuk korban tsunami. Secara langsung ataupun tidak langsung, seluruh elemen masyarakat merasa tersentuh dan ingin membantu korban tsunami.

Dari dua fenomena di atas (masalah kenaikan harga BBM dan korban tsunami), sebenarnya ada titik temu, atau semacam altematif yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi dua masalah sekaligus. Hanya saja dibutuhkan kerelaan berkorban dan keikhlasan yang tinggi. Apa altematifnya? Yakni dengan cara mengalihkan subsidi BBM untuk pemulihan Aceh dan Sumut. Dengan kata lain, kita menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan BBM 40%.

Empat Alasan

Jika kita kaji ulang, rencana pemerintah menaikkan harga BBM juga bukan rencana yang sembarangan. Artinya, sudah banyak kajian dan analisis dilakukan untuk menimbang sisi negatif dan positifnya. Dalam hal ini, bukan berarti saya menjadi corong pemerintah.

Ada alasan kuat mengapa harga BBM harus naik. Pertama, adanya kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini yang mencapai 50 dolar AS per barel. Jika subsidi terus diberlakukan, biaya yang dibayarkan pemerintah juga semakin besar.

Kedua, kenaikan harga BBM sebesar 40 % tidak otomatis menaikkan tarif angkutan atau harga barang/jasa sebesar 40% juga. Dalam penentuan tarif angkutan, komponen BBM hanya 20 %. Selebihnya adalah adanya investasi kendaraan, biaya pemeliharaan, upah, biaya administrasi, dan pajak. Diprediksikan, kenaikan tarif angkutan maksimal 8 % saja.

Ketiga, selama ini yang lebih banyak menikmati subsidi adalah golongan menengah ke atas. Hampir 84 % pengguna BBM adalah mobil mewah yang dimiliki oleh para konglomerat dan sepeda motor. Sementara rakyat kecil tidak menikmati subsidi BBM. Wong cilik lebih banyak menggunakan minyak tanah (yang masih disubsidi) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keempat, negara kita saat ini sedang dilanda musibah yang besar. Banyak saudara kita mengalami penderitaan. Perlu waktu lama dan biaya besar untuk dapat memulihkan kondisi Aceh dan Sumut (termasuk juga korban bencana alam lainnya, Nabire dan lain-lain). Untuk itu, sudah sepantasnya jika kita melakukan "sumbangan wajib" kepada mereka dengan cara merelakan pencabutan subsidi BBM untuk dialihkan ke sana. Selain itu, subsidi juga dapat dialihkan pada program JPS-Gakin. Biarlah para konglomerat (pengguna BBM terbesar) turut menyumbang besar.

Dari alasan-alasan tersebut, saya mengimbau kepada diri saya sendiri, kawan-kawan mahasiswa, dan seluruh rakyat agar tidak menentang lagi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (kecuali minyak tanah) mengingat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumut sangat membutuhkan bantuan kita. Meskipun demikian, kita harus tetap memantau penyaluran subsidi BBM tersebut. Apakah benar-benar disalurkan kepada korban bencana dan keluarga miskin, ataukah justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Terakhir, kepada pemerintah saya mengimbau agar nantinya ada penetapan tarif angkutan dan harga kebutuhan pokok. Hal ini perlu dilakukan agar para kapitalis tidak memanfaatkan kenaikan harga BBM untuk mengeruk keuntungan dengan menaikkan harga. Selain itu penyaluran subsidi BBM kepada korban bencana dan keluarga miskin harus dilakukan dengan jujur dan ikhlas. Ingat, kami semua adalah amanahmu! (29)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA