BANDA ACEH-Pemerintah menyatakan, hanya di kawasan Banda Aceh serta Meulaboh dan sekitarnya yang menjadi daerah terbuka bagi semua orang asing, baik pribadi maupun mewakili negara sahabat, instansi, agensi PBB, LSM, dan media yang berada di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Demikian ditegaskan Menko Kesra Alwi Shihab, didampingi Kepala Staf Operasi Tim Nasional Penanggulangan Penanganan Bencana NAD di Posko Satkorlak NAD, Budi Atmaji Adiputro, saat konferensi pers, termasuk wartawan Suara Merdeka Agus Toto W dan Rukardi, kemarin. Alwi Shihab mengemukakan, warga asing bebas beroperasi di Banda Aceh dan Meulaboh. Namun dia meminta koordinasi untuk memasuki di luar daerah tersebut.

Dia memahami misi kemanusiaan di Aceh dari berbagai pihak harus sukses. ''Kami ingin misi kemanusiaan sukses. Pengaturan berkunjung untuk media dan organisasi asing di Aceh ini juga dalam kerangka untuk mengantisipasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saya yakin semua memiliki misi kemanusiaan. Ini sebagai upaya preventif yang diperlukan di Aceh dalam keadaan darurat sipil,'' katanya.

Dia menyampaikan darurat sipil di Aceh tidak perlu dicabut usai bencana gempa bumi dan tsunami, sehingga peran untuk menyukseskan misi kemanusiaan harus didahulukan dari misi-misi yang lain. Pemerintah tetap menginginkan misi kemanusiaan terus berjalan, dan sesuai dengan sasaran.

Budi Atmaji menambahkan, semua warga asing diminta untuk mendaftar di Posko Satkorlak. Selanjutnya, mereka mengisi formulir mengenai kegiatan yang sedang mereka lakukan dan rencanakan, termasuk lokasi-lokasinya. ''Kami minta media asing untuk mendaftar di posko, bila mereka berencana mengunjungi daerah di luar Banda Aceh dan Meulaboh,'' ujarnya.

Permintaan untuk berkunjung di luar kedua wilayah tersebut akan diproses di desk Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Polda Aceh yang juga penguasa darurat sipil di Aceh melalui koordinasi tim penanggulangan bencana. Pengamanan warga asing yang akan berkunjung ke luar dua daerah itu akan diatur oleh TNI.

Kebijakan pemerintah tersebut kontan mengundang reaksi dari beberapa wartawan media asing. Mereka menanyakan apakah sudah ada kejadian nyata sehingga Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan pengaturan berkunjung tersebut. Selain itu, masih banyak daerah pelosok yang belum tersentuh bantuan.

Budi Atmaji menyatakan, pihaknya bersyukur sejauh ini tidak ada kasus tersebut. Pihaknya hanya ingin memastikan orang-orang asing yang ingin memberikan bantuan di daerah terpencil benar-benar tercapai sasarannya.

Alwi Shihab menambahkan, ada persoalan yang terjadi di Aceh. Meski GAM telah menyatakan gencatan senjata dan tidak ada masalah, ternyata ada kejadian yang menimpa seorang PNS. Dia tidak menginginkan kejadian itu terjadi pada warga asing di Aceh yang bisa mengganggu misi kemanusiaan. Karena itu, pemerintah mengambil sikap preventif.

Seperti diberitakan Suara Merdeka (5/1), GAM melakukan aksi di Desa Ladong, Kecamatan Krueng Raya. Saat itu GAM melakukan upaya sabotase bantuan makanan dan obat-obatan untuk pengungsi yang ada di Krueng Raya. Upaya sabotase tersebut dilakukan dengan membelokkan sejumlah truk pengangkut bahan makanan dan obat-obatan tersebut ke sebuah desa di kawasan itu. Di tengah jalan, mereka menodong sopir dengan senjata, dan merampas muatan di dalamnya.

''Orang-orang GAM itu pura-pura menunjukkan lokasi pengungsian di desa tersebut. Padahal, lokasi pengungsian yang mereka katakan tidak ada,'' kata Komanda Kodim 0101 Iskandar Muda, Letkol TNI Joko Warsito.

Dalam rombongan pemberi bantuan itu, terdapat seorang kepala dinas di Provinsi NAD. Kepala dinas itu sempat diseret oleh kelompok bersenjata itu menuju daerah perbukitan. Secara kebetulan, sejumlah anggota TNI sedang melintas di tempat itu.

Maka terjadilah kontak tembak di antara keduanya. Di tengah pertempuran jarak dekat tersebut, kepala dinas berhasil meloloskan diri dari sekapan GAM. ''Kontak tembak hanya terjadi pada jarak sekitar 50 meter. Namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Bantuan dapat diselamatkan,'' ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto di Lanud Blang Bintang, Rabu (11/1), menjelaskan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatasi pihak asing beraktivitas di NAD hingga 26 Maret sebagai pendorong bangsa Indonesia untuk mandiri. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terlalu lama bergantung pada bantuan asing.

''Tanpa dorongan Presiden seperti itu, kita tidak akan dapat bekerja lebih semangat,'' ujarnya.

Memang, bantuan asing mutlak dibutuhkan Indonesia menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di NAD dan Sumut. Jenderal berbintang empat itu mencontohkan sarana transportasi udara milik asing yang sangat bermanfaat dalam distribusi bantuan ke lokasi-lokasi pengungsi yang terpencil. Bantuan tersebut masih dibutuhkan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di wilayah yang terkena bencana hingga kembali normal. Karena itu, pembatasan aktivitas asing di NAD dan Sumut sampai 26 Maret, menurut Endriartono, sangat tepat.

Mengenai keamanan warga asing, dia selaku Panglima TNI berupaya memberikan perlindungan maksimal. Hal itu mutlak diberikan, mengingat keberadaan mereka di Aceh dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan. Dalam kesempatan itu, Endriartono menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh dan Sumut yang sedang tertimpa bencana. (69t)