PEKALONGAN- Rencana pelaksanaan pilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Pekalongan, memunculkan keinginan dari sejumlah warga yang mengusulkan agar dalam pemilihan wali kota nanti Pemkot memberikan uang pengganti transpor atau pengganti libur kerja Rp 10.000.

Usulan itu diungkapkan warga Pabean kepada Wali Kota Drs Samsudiat MM saat berkunjung di kelurahan tersebut.

Namun, Wali Kota mengatakan kalau hal itu dianggarkan sangatlah berat. Sebab jika jumlah pemilih di Kota Batik 150.000, akan ditemukan anggaran Rp 1,5 miliar. "Angka itu sangat besar," kata Wali Kota sambil menambahkan, mestinya anggaran tersebut tidak ada.

Dia beralasan, dalam pilihan presiden (pilpres) waktu lalu tidak ada anggaran untuk pengganti transpor. Padahal, itu pilihan yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Adapun pilkada hanya dilakukan di wilayah kota. Namun beberapa warga Pabean berdalih, usulan itu diajukan karena beberapa tahun lalu sebelum status Pabean berubah dari desa menjadi kelurahan, pada pemilihan kepala desa setiap pemilih diberi uang transpor seusai mencoblos. Karena itu, wajar jika dalam pilkada, pemilih diberikan sekadar uang transpor.

Belum Dibahas

Ketua DPRD Salahudin yang dimintai konfirmasi secara terpisah mengatakan, pihaknya belum pernah membahas anggaran uang pengganti transpor bagi pemilih. "Saya kira tidak akan dianggarkan dana untuk pengganti transpor bagi pemilih dalam pilkada. Kami beranggapan dalam pemilihan wali kota itu kami gambarkan sebagai pilpres kecil. Kalau pilihan presiden saja tidak ada pengganti transpor, masa dalam pilpres kecil akan menganggarkan. Kan lucu," kata Salahudin.

Dia menuturkan, APBD Kota Pekalongan tahun 2005 ini Rp 178 miliar. Anggaran itu juga harus dikurangi untuk menutup devisit tahun lalu sebesar lebih dari Rp 1 miliar. Padahal, tahun ini pengeluaran cukup besar, seperti untuk pilkada dan pembangunan gedung DPRD yang beberapa waktu lalu atapnya roboh.

"Jadi, saya kira kemungkinan kecil usulan warga itu bisa direalisasi," katanya.

Ketua KPU dokter hewan Kasbollah mengatakan, untuk keperluan pilkada, KPU mengusulkan ke eksekutif sekitar Rp 6 miliar guna diajukan ke DPRD. "Dana itu memang tidak termasuk anggaran untuk uang transpor bagi pemilih," kata Kasbollah.

Meski demikian, kalau Pemkot benar-benar menganggarkan transpor, bukan hanya Rp 1,5 miliar yang harus dikeluarkan, melainkan hampir Rp 2 miliar. Sebab, jumlah pemilih dalam pilpres tahun lalu sudah tercatat 190.000 lebih. Itu artinya, jika per orang Rp 10.000, jumlah anggaran yang harus dikeluarkan Rp 1,9 miliar.

"Itu belum termasuk tambahan pemilih hingga sekarang. Kalau memang Pemkot mengeluarkan dana transpor, ada positifnya untuk pelaksanaan pilkada. Sebab dengan uang transpor, akan memotivasi pemilih untuk datang ke TPS guna mencoblos calonnya," ujarnya. (A15-74s)