JAKARTA - Pemerintah akan menghubungi para negara kreditor internasional untuk menindaklanjuti tawaran moratorium utang Indonesia secara keseluruhan. Demikian dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Anwar di Jakarta, Selasa (4/1). ''Moratorium itu, bukan kita yang minta tapi ditawarkan dalam rangka meringankan beban utang. Saat ini, kita masih menghubungi negara kreditor yang telah menyampaikan niatnya. Apa benar, dan bagaimana kondisionalitasnya,'' jelas Menkeu.

Dia mengakui dalam kerangka moratorium atau rescheduling untuk penjadwalan ulang bilateral dan multilateral, biasanya harus melalui Paris club (Indonesia memiliki kewajiban utang internasional dengan Paris Club) dan berujung pada program IMF yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI). Idealnya, kata Menkeu, moratorium tanpa program IMF.

''Penjadwalan ulang itu sedang ditindaklanjuti. Harus dilihat kondisionalitasnya dan mekanismenya, lewat Paris Club atau tidak. Kalau syaratnya harus ikut program IMF, nanti dulu,'' tambahnya.

Lebih lanjut Jusuf mengatakan, akan ada pencairan dana 1 miliar dolar AS untuk bantuan Aceh oleh Summit, dan bukan Consultative Groups on Indonesia (CGI). ''Sebab CGI kan untuk nasional, sedangkan untuk Acehnya kita tak tahu. Memang akan ada special session, tapi apakah akan ada pencairan untuk Aceh, itu saya kira pencairan dalam rangka bantuan nasional. Pencairan untuk Aceh bukan dari CGI, namun dari Summit,'' terangnya.

Sehubungan dengan kedatangan Collin Powell dan Sekjen PBB Koffi Annan hari ini (Rabu, 5/1), menurut keterangan Menkeu, sudah ada penjelasan awal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai kerusakan di Aceh, termasuk presentasi dari tim Indonesia, tim Thailand, dan Srilanka. ''Ini adalah refleksi bahwa dalam derita tidak ada perbedaan, karena kita sudah global solidarity,'' katanya.

Seperti diketahui, usulan moratorium yang pertama datang dari Kanselir Jerman Gerhard Schroeder, sedangkan IMF akan mempertimbangkan usulan Jerman itu. Di sisi lain, Bank Dunia akan merelokasi pinjaman dengan mengalihkannya untuk Indonesia, yakni bantuan yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan. Bantuan ini untuk rekonstruksi Banda Aceh.

Sementara itu Inggris, dengan dukungan AS, menyerukan pembekuan utang luar negeri semua negara Asia - termasuk Indonesia - yang tertimpa bencana tsunami.

''Yang kami sarankan adalah penangguhan pembayaran utang negara-negara yang dilanda bencana,'' kata Menteri Keuangan Gordon Brown, ketua kelompok negara-negara industri G8.(bn, rtr, ben-69m)