KUDUS - Masih belum jelasnya regulasi yang mengharuskan suatu bentuk usaha menyusun dokumen unit pengelolaan lingkungan (UKL) dan unit pemantauan lingkungan (UPL) menyebabkan belum semua sektor industri melengkapi hal tersebut.

Kepmen No 17 Tahun 2000 yang mengatur soal itu dianggap belum memiliki kejelasan implementasi. Sampai dengan Januari 2004, Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (LHPE) Kabupaten Kudus yang terlibat dalam pengawasan UKL-UPL mencatat sekitar 40% bidang industri yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Kabid Pengelolaan Dampak Lingkungan (PDL) Dinas LHPE Suartati Agustine mengemukakan hal itu kepada Suara Merdeka, Selasa (4/1) di ruang kerjanya. Dia menjelaskan, jumlah tersebut termasuk sektor usaha yang telah menyusun UKL-UPL tapi kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

''Memang, kami mencatat 40% usaha belum menyertakan dokumen UKL-UPL,'' katanya tanpa memerinci jumlah dan jenisnya.

Dari jenis usaha, baik skala kecil, sedang maupun besar, dia menyebut sebagian di antaranya berupa ruko dan pabrik. Jika hal itu belum dipenuhi, kata dia, praktis izin usaha tidak akan dikeluarkan meskipun fisik bangunan industri tersebut telah selesai semua.

Hal itu mengingat dokumen UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang harus disertakan ketika pemilik usaha mengajukan izin usaha. ''Setidaknya hanya itu legitimasi hukum terkait dengan diperlukannya UKL-UPL bagi sebuah usaha,'' tambahnya.

Penyusunan dokumen UKL-UPL suatu usaha, tambahnya, akan meminimalkan pengaruh atau dampak buruk usaha tersebut terhadap lingkungan. Menurutnya, sekecil apa pun sebuah usaha tentu akan memengaruhi beberapa komponen lingkungan di sekitarnya. Pihaknya mengaku hanya dapat memantau agar dokumen UKL-UPL tersebut sesuai dengan kenyataan.

''Kendala yang kami hadapi selama ini dalam pengawasan adalah kurangnya tenaga dan dana untuk itu,'' ujarnya. (ton-15e)