SEMARANG - Calon wali kota atau wakil wali kota dari jajaran Departemen Agama (Depag) diharuskan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Cuti di luar tanggungan negara tersebut harus diambil ketika seorang pegawai Depag telah mengajukan diri sebagai calon wali kota secara resmi.

Kakanwil Depag Jateng Drs H Chabib Thoha MA mengatakan hal itu terkait dengan pencalonan beberapa pegawai Depag sebagai bupati atau wali kota di Jateng. Dengan status itu, dia tidak berhak lagi mengambil gaji dan menggunakan fasilitas yang diberikan negara. Kalau masa pencalonan selesai dan yang bersangkutan tidak terpilih, bisa kembali lagi ke institusi Depag. ''Saya memberanikan diri mendahului menteri, terkait dengan pencalonan beberapa pegawai Depag menjadi wali kota atau wakil wali kota. Tujuannya agar tidak ada politisasi institusi,'' ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya tidak menginginkan Depag dijadikan kendaraan politik untuk kepentingan tertentu. Sebab, kepanjangan tangan Depag hingga kecamatan dan desa-desa telah membuat departemen itu cukup memiliki nilai strategis dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

''Bayangkan, KUA (Kantor Urusan Agama-Red) misalnya, itu urusannya dengan orang menikah yang bisa ribuan jumlahnya. Kan repot juga kalau khotbah nikah lalu dijadikan sarana kampanye,'' tambahnya.

Chabib juga mengatakan, persyaratan semacam itu tidak diterapkan pada saat pimpinan daerah masih dipilih DPRD. Saat belum pilkada langsung, pencalonan pegawai Depag menjadi bupati atau wali kota tidak dikhawatirkan menimbulkan politisasi institusi seperti sekarang.

Informasi yang berkembang di media massa, Kakandepag Kota Semarang Drs Satori berkehendak maju sebagai salah satu calon wali kota. Ditanya apakah Satori sudah memberitahukan rencana pencalonannya kepadanya selaku atasan, Chabib Thoha mengatakan, ''Hingga hari ini, yang bersangkutan belum melapor secara tertulis terkait dengan pencalonannya. Kalau secara lisan, ya sudah pernah ngomong. Jika nanti secara resmi sudah mencalonkan diri, tentu saya akan meminta yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara,'' katanya. (amp-64n)