BRUSSEL - Uni Eropa (UE) mempertimbangkan pembentukan pasukan reaksi cepat internasional untuk mengatasi bencana-bencana alam hebat, seperti tsunami yang melanda Asia pada 26 Desember lalu.

Pasukan manajemen krisis seperti itu dapat terdiri atas sekitar 5.000 pakar yang diidentifikasi lebih dulu oleh pemerintah-pemerintah yang terlibat di dalamnya.

Kemudian, mereka berlatih bersama-sama dan berada di bawah koordinasi terpusat guna menghadapi keadaan darurat, kata Komisaris Hubungan Luar Negeri UE Benita Ferrero-Waldner.

''Saya ingin melihat UE segera mengembangkan kapasitas untuk mengerahkan pakar, dengan tim reaksi cepat untuk menanggulangi bencana, memadamkan kebakaran, dan rekonstruksi darurat,'' katanya kepada Financial Times, Selasa.

''Kami harus membentuk pasukan itu secepat mungkin,'' katanya. Dia menambahkan, pasukan reaksi cepat tersebut ''pasti luar biasa'' jika telah siap digerakkan pada 2007.

Menlu Prancis Michel Barnier mengatakan, ada kebutuhan untuk membentuk pasukan kemanusiaan yang mirip dengan pasukan ''topi biru'' (pasukan pemelihara perdamaian PBB).

Tim reaksi cepat UE atau pasukan perlindungan sipil internasional itu, yang dijuluki ''topi merah'', akan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada, katanya.

''Petugas pemadam kebakaran, teknisi, dokter, penyuntik vaksin, dan rumah sakit mobil, adalah pasukan yang Anda butuhkan untuk mengatasi keadaan darurat kemanusiaan. Pasukan itu dapat digunakan untuk bekerja sama, karena orang-orangnya akan dilatih secara bersama-sama,'' tambahnya.

''Pasukan tersebut bakal terdiri atas unit-unit nasional atau regional, yang jika terjadi keadaan darurat dan bergantung pada sifat malapetakanya, akan dikerahkan secara bersama-sama di dalam atau luar wilayah Eropa.''

Kepala Meteorologi Dipecat

Sementara itu, Thailand memecat kepala badan meteorologinya dan memulai penyidikan mengapa departemen tersebut tidak mengeluarkan peringatan tsunami bulan lalu, yang bisa menyelamatkan ribuan jiwa.

PM Thaksin Shinawatra mengatakan, Selasa kemarin: ''Ketika gempa berkekuatan 8,9 sampai 9,0 skala Richter mengguncang Pulau Sumatera, telah dapat diperkirakan tsunami bakal menerjang. Namun mengapa tidak ada peringatan? Saya benar-benar ingin mengetahui kebenaran kasus ini.''

Sehari setelah gelombang maut menghancurkan pantai Laut Andaman di negara itu, Kepala Departemen Meteorologi Suparerk Tansriratanawong mengatakan kepada para wartawan, Thailand tidak pernah digulung tsunami selama lebih dari 300 tahun terakhir dan tidak ada alasan untuk memperkirakan bencana itu akan terjadi.

Namun koran Nation yang berbahasa Inggris, mengutip keterangan menghebohkan dari sumber di departemen itu (yang tidak mau disebutkan namanya), pekan lalu.

Sumber itu mengatakan, peringatan tsunami tidak dikeluarkan karena khawatir bakal mengganggu industri pariwisata Thai yang sedang pada masa puncaknya saat ini.

Selama penyidikan, yang dipimpin Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Surapong Suebwonglee, Suparek akan membantu membentuk sistem peringatan dini nasional bagi semua bencana alam.

Tidak satu pun negara Asia mengeluarkan peringatan tentang tsunami 26 Desember lalu, yang dipicu oleh gempa tektonik berkuatan 9,0 skala Richter di lepas pantai Aceh barat. Bencana tsunami tersebut menewaskan hampir 150.000 orang. (rtr-ben-30)