SEMARANG-Sisa gaji anggota DPRD Kota Semarang pada bulan Januari yang rata-rata di bawah Rp 1 juta, dikhawatirkan akan mendorong mereka mengalokasikan anggaran untuk menambah pemasukan. Terlebih hingga sekarang masih dalam pembahasan RAPBD 2005.

Kekhawatiran itu disampaikan Sekretaris KP2KKN Jateng Dwi Saputra SH, yang disampaikan kepada wartawan, kemarin. Dia mengingatkan, agar kalangan legislatif tidak membuat kebijakan atau mengalokasikan anggaran yang dapat menjerumuskan pada jeratan hukum.

''Saya perlu mengingatkan, karena kondisi semacam itu sangat rawan dan rentan bagi anggota legislatif untuk menyiasati anggaran yang bisa menjadi tambahan pemasukan. Sementara anggaran yang dibuat tidak ada dasar hukumnya dan cenderung korup.''

KP2KKN bersama sejumlah LSM lain, kata dia akan selalu memantau pembahasan anggaran. Selain adanya kemungkinan penyimpangan anggaran, Dewan juga berpeluang melakukan tawar-menawar dengan eksekutif. Terlebih sekarang sedang dalam proses pembahasan anggaran bersama eksekutif.

Jika ditemukan ada pos yang menyimpang, KP2KKN berjanji akan segera mengajukan ke proses hukum.

Kendati demikian, dia mengaku dapat memahami kesulitan dan kegelisahan Dewan mendapati gajinya yang tinggal Rp 300 ribu. Cara paling mungkin bagi Dewan untuk bisa mendapat tambahan pendapatan, yakni berembuk dengan fraksi masing-masing, karena potongan gaji di fraksi yang relatif besar. Yang terpenting carilah cara terbaik, jangan bermain dengan hukum.

Kecilnya sisa gaji tidak boleh menjadi alasan untuk mencari celah agar ada kucuran dana APBD. Sebab jika dilihat secara rinci, berkurangnya gaji Dewan itu lantaran untuk melunasi pinjamannya di BPD dan koperasi. Di samping penarikan bantuan dari partai dan fraksi yang jumlahnya relatif besar.

Ketua komisi C DPRD Kota Semarang Drs HM Humam Mukti Aziz memastikan, Dewan tidak akan mengalokasian anggaran yang tidak ada dasar hukumnya. ''Yang ada dasar hukumnya saja kami harus hati-hati, apalagi yang samar-samar. Kami tidak akan membuat anggaran tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas.''

Senada, Ketua Fraksi PK Sejahtera Agung Budi Margono ST mengatakan akan mengkritisi anggaran yang tidak memiliki pijakan hukum. '(H1,G17-64)