SEMARANG-Hampir semua dinas di lingkungan pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan komputer. Kenyataan itu, menurut komisi A DPRD Kota tidak efisien. Terbukti setelah dihitung secara keseluruhan, anggaran untuk pos itu mencapai Rp 1,4 miliar lebih.

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang H Djunaidi SH meminta eksekutif menunjuk Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) menjadi penanggung jawab pemeliharaan komputer semua dinas, kantor dan badan se-Pemkot Semarang. Sebab KPDE memiliki sejumlah tenaga ahli teknis yang dapat mengerjakan perbaikan komputer atau sekadar menyervisnya.

''Kalau tenaga di internal ada, mengapa harus memberikan kepada pihak luar. Cobalah berpikir untuk mengoptimalkan potensi yang ada di internal dulu,'' kata Djunaidi.

Menurut dia, Kepala KPDE Djani Judantoro sudah menyetujui dan sanggup mengoptimalkan bawahannya menjadi bengkel komputer milik pemkot. Namun ada dua lembaga yang komputernya perlu perawatan tersendiri, yaitu milik DPKD dan Dispenduk, karena ada pemakaian sistem keuangan dan data kependudukan serta pembuatan KTP. ''Karena itu tidak menunggu kejelasan dari Sekda Drs Saman Kadarisman mewakili wali kota.''

Apabila tanggung jawab pemeliharaan komputer komputer milik pemkot dan instansi di lingkungannya ditangani KPDE, diperkirakan anggarannya hanya sebesar Rp 426 ribu. Sedang jika pemeliharaan ditangani masing-masing lembaga, dari 36 instansi yang ada membutuhkan biaya sebesar Rp 1,4 miliar.

''Dengan demikian ada saving anggaran yang bisa dilakukan mencapai Rp 500 juta lebih.''

Djunaidi mencontohkan besaran biaya pemeliharaan komputer yang diajukan Sekda sebesar Rp 250 juta. Kemudian DPKD Rp 267 juta, Dispenduk Rp 162 juta, Bawasda Rp 13 juta, BKD Rp 9 juta dan lainnya.

Sementara Sekda Saman Kadarisman menjelaskan, pengalokasian yang sendiri-sendiri itu mendasarkan anggaran berbasis kinerja. Konsekuensinya, semua anggaran yang dibutuhkan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing lembaga. (H1, G17-64)