''TARGET kami tahun ini sekitar 150 SD rusak bisa diperbaiki. Dana yang dialokasikan dalam APBD 2005 Rp 7 miliar,'' kata Ketua Komisi B DPRD Banyumas, Sutikno, Selasa (4/1).

Dia, seusai rapat koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan, menyatakan optimistis target itu tercapai. Dalam rapat itu dia meminta kedua dinas tersebut mendata ulang sekolah yang rusak.

Akhir Januari pendataan harus selesai. Jadi bisa diketahui berapa yang rusak parah, sedang, dan ringan. Pendataan itu untuk menyusun kembali daftar skala prioritas.

Dalam rapat koordinasi pembangunan akhir tahun 2004 disusun daftar skala prioritas. Karena ada tambahan sekolah ambruk, pendaftaran harus diulang. Di Kabupaten Banyumas, kata dia, ada 211 SD rusak parah, sedang, dan ringan. Kebanyakan bangunan itu sudah tua.

Dua Tahap

Penanganan SD rusak, ujar anggota DPRD dari PDI-P itu, akan dilakukan dua tahap. Tahap I dengan dana APBD induk (ditetapkan akhir 2004) sekitar 100 SD. Dana perbaikan tahap II dialokasikan dalam perubahan anggaran yang akan dibahas pertengahan tahun ini. ''Pada perubahan anggaran kira-kira masih mampu membiayai 50 SD lagi.''

Dana perbaikan itu antara Rp 60 juta dan Rp 80 juta untuk SD rusak parah, antara Rp 30 juta dan Rp 40 juta rusak sedang, dan antara Rp 10 juta dan Rp 20 juta rusak ringan. Proyek perbaikan gedung bisa dilelang atau dikerjakan secara swakelola oleh sekolah. Namun pengawasan dari dinas teknis tetap perlu.

Selain dari APBD, biaya perbaikan bisa dari swadaya masyarakat. Karena itu akan ditempuh model imbal swadaya. Misalnya, kebutuhan renovasi gedung Rp 40 juta. Jika dari swadaya masyarakat terkumpul Rp 10 juta, APBD membantu Rp 30 juta.

Sutikno berharap swadaya masyarakat besar, sehingga dana APBD bisa membiayai perbaikan sebanyak mungkin SD rusak. Jika harapan itu terwujud bisa saja semua sekolah rusak tertangani.

''Saat ini kami belum tahu berapa sekolah yang rusak parah, sedang, dan ringan serta berapa kemampuan swadaya masyarakat.'' (Budi Hartono-86)