BOYOLALI - Asuransi kesehatan (askes) bagi keluarga miskin di Kabupaten Boyolali sejak kemarin diserahkan kepada PT Askes Cabang Boyolali. Dengan demikian, jaminan kesehatan untuk keluarga miskin bukan lagi tanggung jawab pemerintah atau Dinas Kesehatan. ''Begitu diserahkan maka biaya pengobatan, operasi, dan mondok di rumah sakit kami yang bertanggung jawab,'' kata Kepala Cabang PT Askses Boyolali dokter Racmat Widodo, kemarin.

Pengalihan askes berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor 124/Menkes/SK/X/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Sebelumnya, akses ditangani oleh dinas terkait dan di Boyolali oleh Dinas Kesehatan dan Sosial (DKS). Dengan penyerahan itu pihaknya mulai kemarin menempatkan petugas di rumah sakit untuk mendata keluarga miskin yang berobat atau rawat inap.

Racmat mengatakan, keluarga miskin yang memiliki askes tercatat 158.832 jiwa atau 64.601 keluarga. Secara simbolis Bupati dr H Djaka Srijanta menyerahkan kartus askes kepada empat warga miskin di halaman Sekretariat Daerah (Setda). Semua warga miskin mempunyai kartu askes. ''Karena baru diserahkan kemarin maka belum semua mendapat kartu askes,'' kata dia.

Askes PNS

Mengenai jumlah pemegang askes PNS, dia mengatakan, berdasarkan data tercatat 26.153 orang. Bila dengan keluarganya, pemilik kartu askes ada 63.415 orang atau 20% dari penduduk Boyolali. Adapun untuk kalangan swasta biasanya dilakukan secara berkelompok, tidak perorangan.

Hak pemegang kartu askes yaitu mendapat biaya pengobatan, operasi, dan rawat inap. Namun, hak rawat inap hak keluarga miskin dengan PNS berbeda. Keluarga miskin bila harus mondok ditempatkan di kelas III, sedangkan PNS sesuai dengan golongan mereka. Golongan I dan II ditempatkan di kelas III, golongan III di kelas II dan golongan IV di kelas I. Kewajiban PNS yang memiliki kartu askes adalah gaji pokok mereka dipotong 2%. (shj-20e)