PEKALONGAN- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Ny Rosyida Idroes, menegaskan sama sekali tidak pernah memaksa meminta sumbangan kepada para CPNS yang akan mengurus surat keterangan tidak pernah terlibat atau sedang dalam proses tindak pidana dan perdata sebagai syarat kelengkapan.

Bahkan mereka yang tidak mempunyai biaya untuk membayar administrasi, akan dibebaskan. "Saya tidak pernah memaksa mereka (CPNS-Red), semuanya secara sukarela," ungkap dia kepada Suara Merdeka, kemarin untuk melengkapi berita yang dimuat harian ini Selasa (4/1).

Menurut Rosyida, biaya administrasi tersebut akan disumbangkan kepada warga Aceh yang terkena bencana gempa dan badai tsunami. Saat ini uang itu sudah diserahkan ke Kabupaten Pekalongan.

Penyerahan sumbangan uang tersebut disaksikan sendiri Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono. Apalagi ketika mengantar sumbangan itu, beberapa staf PN Pekalongan ikut mengantar sehingga mengetahui kalau uang hasil sumbangan dari para CPNS digunakan untuk membantu warga Aceh yang sedang tertimpa musibah.

Dia menuturkan, sebelum memberikan bantuan dirinya mendapat undangan di Kabupaten Pekalongan untuk menghadiri kegiatan malam Tahun Baru yang dikemas menjadi malam amal. Tetapi karena saat itu kondisi tubuhnya kurang sehat, tidak dapat datang.

Rp 4,25 Juta

"Saya sempat berbicara dengan Pak Bupati kalau tidak dapat menghadiri acara tersebut. Namun, saya bilang kepada beliau akan memberikan bantuan untuk korban tsunami dari hasil sumbangan para CPNS, yakni Rp 4,25 juta pada pagi harinya."

Dia mengungkapkan, setiap CPNS yang akan mengurus surat dilayani dengan tangan terbuka. Bahkan, di luar jam kerja pun dia tetap melayani mereka untuk mengurusi surat itu. Sebab surat tersebut sangat dibutuhkan CPNS, sehingga dia harus melayani mereka dengan baik.

Pernah beberapa CPNS datang ke ruang kerjanya secara bersama-sama dan mereka diterima dengan senang hati.

Dalam kesempatan itu kepada para CPNS, Rosyida menyatakan dirinya tidak menentukan berapa besar biaya administrasi yang harus mereka bayar. Biaya administrasi pembuatan surat itu secara sukarela dan tidak ada paksaan. "Berapa pun mereka membayar kami tetap menerima, karena uang tersebut akan digunakan untuk membantu warga Aceh yang tertimpa bencana," tegas dia.

Kepada yang mempertanyakan, dia mengharap bisa menemuinya dan akan diberi penjelasan.(H4-42s)