| Rabu, 05 Januari 2005 | PANTURA |
Suara yang MerdekaOleh: EH KertanegaraDI Amerika Serikat (AS) sekali pun yang konon negeri paling demokratis - pemilu presiden tidak sepenuhnya mampu memenuhi harapan semua pihak. Kemenangan kembali George W Bush sebagai presiden AS, menurut pemberitaan media massa AS, mengecewakan sebagian kaum intelektual. Dibandingkan dengan kandidat presiden John Kerry, Bush dinilai tidak mewakili kecerdasan dan intelektualitas yang dibanggakan kalangan kelas menengah di negara adi kuasa itu. Berangkat dari hasil pemberitaan media massa dan juga analisis para pengamat politik, mau dibolak-balik kayak apa pun, kemenangan pemilu selalu ditentukanoleh jumlah suara (dukungan). Dari mana datangnya suara? Pertama, jelas dari anggota partai sendiri atau koalisi partai. Suara ini, sebutlah sebagai suara yang mewakili kepentingan politis. Kedua, suara yang benar-benar merdeka, di luar partai, koalisi, dan tidak pula mewakili sebuah kepentingan politis. Dalam pemilu secara terbuka dan langsung seperti dilakukan pertama kali di Indonesia September lalu, suara yang merdeka seperti itu - meski tidak dihitung secara rinci - tidak sedikit jumlahnya. Di berbagai daerah, banyak pemilih yang mendukung pasangan SBY-Kalla semata-mata karena pertimbangan simpati saja, baik karena - menurut pertimbangan mereka - SBY itu ganteng, punya citra baik, kalem, simpatik, maupun alasan lain di luar kepentingan politis. Pilkada Pertama Mempertimbangkan, mencoba mencari kemungkinan, atau menggalang simpati bagi suara yang merdeka ini, boleh jadi, baru pertama kali diadakan untuk menyongsong pilkada langsung, pertengahan tahun ini di Kota Pekalongan. Hajatan itu sudah mulai digarap lewat Focus Group Discussion (FGD) secara simultan oleh Public Area Service (PAS), Kumuniti Forestri Pekalongan, dan berbagai LSM. Tujuannya, lebih dari sekadar menggalang suara yang benar-benar merdeka di luar partai, tapi demi kemaslahatan Pekalongan yang lebih baik dan beradab di masa depan. Beberapa kali mengikuti FGD yang membahas topik politik, pendidikan, hukum, budaya, psikologi, dan ekonomi, sangat merasa bahwa masalah krusial membangun sebuah pemerintahan kota (Pemkot), justru terletak pada problem fundamental, etika, moral, dan etos kerja. Bagi sebuah kota seperti Pekalongan yang sejak dulu dikenal sebagai kota bahari, susutnya nilai dan norma agama sebenarnya sangat memprihatinkan. Ini bukan suara FGD yang mau sok suci dan menuding pihak lain, melainkan sebuah sikap introspektif, gugatan terhadap diri sendiri. Kemenangan Bush di AS mengecewakan kalangan intelektual, tapi di lain pihak mengilhami semangat kaum Kristen Konservatif yang memang menjadi pendukung kuat Bush. Benar, itu keputusan politik, kebenarannya adalah etika agama. Meminjam pendapat sejarawan Dr Kuntowijoyo, politik itu bersifat sementara dan bisa rusak, sedangkan agama (Islam) itu bagi kita kekal. Menurut bahasa Alquran al haqqu min rabbikum (segala Kebenaran datang dari Tuhanmu). Agama tidak bisa dipertukarkan dengan politik, tapi politik dijamin akan menciptakan kemaslahatan umat jika didasari agama. Inilah suara yang benar-benar merdeka dari politik. Mampukah masyarakat Pekalongan melaksanakannya? - EH Kartanegara, Koordinator Komunitas Orang Pekalongan (KOP). |