JAKARTA-Setelah beberapa hari lalu mengambil alih pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, kini pemerintah pusat menyatakan akan membagi dua kepemimpinan di daerah tersebut. Pertama, kepemimpinan untuk menanggulangi bencana. Kedua, kepemimpinan untuk merehabilitasi pemerintahan daerah.

Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Jakarta, Selasa (3/1), mengatakan, kepemimpinan untuk menanggulangi bencana dipegang Menko Kesra Alwi Shihab, dan kepemimpinan untuk merehabilitasi pemerintahan daerah dipegang Wagub NAD, Azwar Abubakar.

Sebelumnya Wagub bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana. Tetapi mulai saat ini, difokuskan pada tugas-tugas merehabilitasi pemerintahan daerah.

Sedangkan kepemimpinan untuk penanggulangan bencana dipegang oleh Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) yang dipegang oleh Menko Kesra Alwi Shihab bersama Kepala Staf TNI-AD Jenderal Ryamizard Ryacudu. "Agar berjalan lebih fokus," kata Wapres mengenai maksud pembagian dua kepemimpinan di NAD itu.

Sementara itu, Mendagri M Ma'ruf dalam kesempatan yang sama mengemukakan, pemerintah masih perlu memerinci lebih lanjut konsep tentang dua kepemimpinan di NAD itu, terlebih saat ini belum dapat diketahui jumlah aparat pemerintah daerah yang bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah. Dia mengatakan, saat ini masih mendata jumlah aparat pemerintahan daerah di NAD, dari tingkat desa hingga provinsi.

Penyalahgunaan Dana

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui dua juru bicaranya, Andi Mallarangeng dan Dino Pati Djalal, dalam konferensi pers di tempat yang sama, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyalahgunaan penghimpunan dana dengan mengatasnamakan korban bencana. Hal itu terkait dengan adanya informasi tentang orang yang mengatasnamakan Ibu Negara Kristiani Yudhoyono dan keluarga untuk meminta sumbangan dari pejabat negara dan pihak-pihak lain.

Menurut Andi, Presiden SBY dan Ibu Negara menyatakan prihatin atas ulah orang tersebut. Karena tidak benar Ny Kristiani dan keluarga meminta sumbangan dari para pejabat negara atau pihak-pihak lain. ''Di Cikeas, tempat kediaman pribadi Presiden dan keluarga, memang pernah ada posko untuk bantuan bencana alam. Namun sumbangan yang terkumpul telah disalurkan ke Banda Aceh dan Meulaboh,'' kata Andi.

Karena itu, Presiden mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara untuk menyalurkannya hanya melalui lembaga-lembaga yang terpercaya. ''Kalau mau memberikan bantuan, salurkan melalui posko-posko pemerintah, LSM, dan media massa yang peduli dan memang dapat dipercaya. Pastikan ada akuntabilitas,'' tegasnya.

Jika mendapati ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan pengumpulan bantuan kemanusiaan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) atau kepolisian.

Dino menambahkan, Presiden meminta partisipasi LSM dalam mekanisme pengawasan dan audit dari penyaluran bantuan kemanusiaan, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. ''Presiden juga mengingatkan, pelaksanaan program nasional rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberlakukan untuk seluruh daerah yang terkena bencana, baik NAD, Sumut, Nabire, maupun Alor, penyaluran bantuan pemerintah disesuaikan dengan proporsi dan besar korban jiwa di wilayah tersebut.''

Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi mengenai Aceh di Istana Wapres juga menyatakan, sehubungan dengan mulai normalnya situasi di Aceh, maka pengiriman bantuan akan disesuaikan dengan keperluan yang dibutuhkan provinsi tersebut.

''Karena sekarang sudah mulai normal, maka perlu perencanaan sesuai dengan kebutuhan di Aceh. Kalau Aceh butuh 10 dokter, maka dikirim 10 (dokter). Kalau perlu beras sekian, maka beras dikirim,'' ujarnya.

Kalla mengakui, pada minggu pertama pascabencana, bantuan ke Aceh dikirim secara spontanitas, sehingga apa pun dikirim ke Aceh. Namun dia memperkirakan partisipasi dari mayarakat dan asing tersebut ke depan akan makin menurun, sedangkan masalah Aceh merupakan pekerjaan jangka panjang. Pada saat itu pemerintah harus mengambil peran lebih besar.

''Bantuan masyarakat dan asing itu sekarang bisa mencapai 75 persen. Pemerintah mungkin hanya 25 persen. Itu wajar saja. Tapi mulai bulan depan peranan asing dan peranan masyarakat akan menurun. Bisa-bisa peran itu tinggal 25 persen, dan pemerintah harus naik jadi 75 persen. Jadi, ini harus ditata dengan baik,'' jelas Wapres.

Monitoring Bantuan Asing

Berkaitan dengan penyaluran dana bantuan asing untuk korban Aceh dan Sumatera Utara, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Taufik Kurniawan meminta DPR untuk melakukan monitoring atau pengawasan penggunaan dana bantuan asing tersebut. Sebab, dana asing yang mengalir cukup besar, dan itu harus diaudit oleh akuntan independen.

Dia mengemukakan hal itu di Jakarta, kemarin, saat menanggapi banyak bantuan asing yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi korban bencana alam di NAD dan Sumut tersebut. ''Jumlah bantuan yang diperkirakan mencapai Rp 9 triliun itu nanti harus diaudit. Tentu kami dari DPR akan melakukan monitoring dalam hal penggunaannya,'' kata dia.

Pengawasan itu perlu dilakukan agar kasus yang pernah terjadi di masa lalu tentang penyelewengan dana bantuan korban bencana alam tidak terulang kembali. ''Terhadap besarnya perhatian negara asing tersebut, pemerintah harus memberikan dukungan yang positif, yakni dengan transparansi dan akuntabilitas,'' tambahnya.

Dia mengatakan, pengawasan dilakukan juga berkaitan dengan penggunaan dana dalam negeri, sehingga jangan sampai terjadi duplikasi. ''Misalnya, bantuan itu sebenarnya cukup hanya dengan dana bantuan asing. Tetapi ternyata masih diberikan dari dana taktis APBN. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi.''

Taufik mengingatkan, pemerintahan SBY kini diuji dengan melakukan pelayanan yang tepat pada rakyat Aceh, terkait dengan dana yang diterima dari luar negeri tersebut.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Achmad Hafiz Zawawi meminta pemerintah untuk berani menanyakan kepada IMF dan CGI, apakah dana yang mereka berikan sebagai bantuan atau pinjaman. ''Pemerintah harus jelimet sedikit, tanyakan apakah dana untuk para korban tsunami itu bantuan cuma-cuma atau pinjaman. Jangan sampai di kemudian hari dana itu berubah menjadi pinjaman,'' katanya.

Dia meminta, bantuan asing bagi para korban tsunami di Aceh dikelola secara baik, jangan sampai ada yang menyelewengkan. Karena itu, dana-dana tersebut perlu diaudit.

Selain itu, kepada para penyumbang, terutama yang berasal dari luar negeri, pemerintah harus menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk membangun kembali Aceh yang sudah hancur lebur. ''Pemerintah juga jangan segan dan malu untuk meminta moratorium utang-utang kita, sehingga kita tidak terlalu berat membayar bunga dan cicilan utang,'' tambahnya.

Djabaruddin Achmad dari FPPP DPR juga mengatakan, kalau IMF dan CGI ikut membantu, jangan sampai dana yang mereka berikan itu berubah menjadi utang baru di kemudian hari. ''Bantuan dari Jepang juga perlu ditanyakan, kalau dari kaisar biasanya bantuan gratis, tapi kalau dari pemerintah perlu diperjelas, apakah itu bantuan atau pinjaman,'' katanya.

Dia mengatakan, kalau Jepang ikut membantu itu wajar karena Indonesia itu pasar mereka. ''AS bantu Aceh karena ada Arun, jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau mereka bantu kita,'' tambah Djabaruddin.(A20, nas, ant-69t)