PENYELENGGARAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan hal baru bagi pemkab/pemkot. Karena barang baru, segala persiapannya -termasuk persiapan penyediaan anggarannya-

membutuhkan pemikiran yang matang apabila tak ingin pesta demokrasi rakyat itu gagal. Kabupaten Pemalang adalah salah satu daerah yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pilkada. Diperkirakan, proses pilkada akan dimulai akhir 2005. Karena itu, kini Pemkab sibuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk anggaran. Dari segi finansial agaknya Pemkab mampu. Namun, sebenarnya hal itu cukup berat dilaksanakan.

Seperti diungkapkan Asisten Tata Praja Drs Abdul Kadir, anggaran pilkada yang bersumber dari APBD dengan tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Pusat memang berat untuk dilaksanakan. Berdasarkan usulan dari KPUD, Kesbanglinmas, Sekretriat DPRD, dan Dinas Kependudukan, semua biaya pilkada nanti sekitar Rp 15 miliar lebih.

''Jika melihat realitas keuangan yang ada, anggaran itu memang berat. Namun, hal itu sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan,'' ujar Abdul Kadir, kemarin.

Usulan anggaran tersebut perinciannya adalah Rp 12 miliar untuk kegiatan KPUD dan Rp 500 juta lebih Sekretariat DPRD. Sementara itu, Kantor Kesbanglinmas menganggarkan Rp 228 juta dan Dinas Kependudukan Rp 200 juta lebih.

Anggaran sebesar itu, ungkapnya, sudah realistis. Artinya, tidak ada rekayasa atau penggelembungan. Hanya nanti ketika ditetapkan cenderung berkurang. Pengurangannya karena disesuaikan dengan indeks harga.

Dia mengakui, plafon anggaran sebesar itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Misalnya bila tak ada pilkada atau biaya pilkada ditanggung Pemerintah Pusat maka anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Sebaliknya, karena harus dilaksanakan maka akan mengurangi pos anggaran lain.

Besar perencanaan anggaran pilkada tersebut jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang mengagetkan. Sebab, PAD tahun lalu Rp 30 miliar lebih. Berarti sekitar separo dari PAD untuk keperluan pilkada. Untunglah pilkada diadakan lima tahun sekali. Bagaimana jika setahun sekali? Bisa jadi penghasilan rakyat diperas hanya untuk memilih pemimpin.

Melihat beban keuangan yang berat itu, ujar Kadir, Pemkab masih berharap ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Namun jika tak ada, perlu pemikiran untuk meringankan beban biaya pilkada. Salah satu cara, Pemkab harus menabung atau menyisihkan anggaran setiap tahunnya. Dana sisihan itu untuk cadangan pelaksanaan pilkada.

Bila hal itu berjalan maka beban pembiayaan pilkada akan sedikit ringan. Sementara itu, jika biaya ditanggungkan kepada calon, hal itu sangat riskan konsekuensinya. Calon dalam pelaksanaan pilkada langsung akan membutuhkan dana besar, misalnya saja adalah dalam pengadaan saksi.

Dia memperkirakan, hanya untuk pengadaan saksi saja calon harus mengeluarkan biaya lebih kurang Rp 2 miliar. Belum lagi dana untuk kampanye dan penggalangan dukungan suara. Calon yang tak punya duit tentu akan keberatan.

Akan tetapi, belum tentu calon yang sakunya tebal akan terpilih. Sebab, rakyat sekarang sudah lebih pandai dalam memilih pemimpin, yaitu mereka yang setidak-tidaknya mempunyai visi dan misi yang jelas.(Saiful Bachri-14j)