KARANGANYAR - Sekitar seratus buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh/Pekerja Karanganyar kemarin mendatangi Gedung DPRD. Mereka yang datang sekitar pukul 09.00 itu terpaksa menunggu selama hampir dua jam. Sebab, Komisi D DPRD yang akan ditemui kebetulan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Gondangrejo.

Di ruang paripurna, selain ditemui seluruh anggota Komisi D dan dua pimpinan DPRD, Drs Juliyatmono dan Drs Anwar Abdul Gani, mereka yang berasal dari pengurus DPC SPN, DPC SBSI, DPC SP KEP, DPC SP RTMM, dan serikat buruh/pekerja di berbagai perusahaan di Karanganyar tersebut juga ditemui Bupati Rina Iriani SR dan Wabup Sri Sadoyo Harjomiguno.

Asisten II Pemkab Sekda Jatmiko, Kepala Kesbanglinmas Samsi, Kepala KIK Lukman Suyono, dan Kepala Subdinas Pembinaan dan Pengawasan (Binawas) Tenaga Kerja Disduknakertrans Suprapto juga ikut menyertai.

Kedatangan mereka yang dipimpin Suparno yang juga Ketua DPC SPN Karanganyar itu bermaksud menagih janji Bupati yang sebelumnya akan memberikan perumahan murah bagi para buruh. Mereka juga mendesak Bupati dan pimpinan DPRD untuk menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menaikkan harga BBM pada awal 2005.

Mereka juga meminta kedua institusi itu mendesak perusahaan di Karanganyar untuk memberlakukan UMK dan pesangon bagi para buruh sesuai dengan ketentuan. Dengan suara lantang, secara bergiliran mereka menyampaikan unek-unek.

Tak Punya Rumah

Suparno mengatakan, hingga saat ini, 6.000 dari 60.000 buruh di Karanganyar yang tidak punya rumah sudah mendaftarkan diri. Namun, hingga kini pihaknya belum berani menarik dana awal atau uang muka kepada para pendaftar. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan tentang proyek perumahan murah bagi buruh tersebut.

''Kami dan semua buruh yang telah mendaftar merasa kecewa. Sebab, hingga kini perumahan yang dijanjikan itu belum terwujud. Pembebasan tanahnya saja belum, apalagi pembangunannya. Padahal rencana itu sudah lama, yaitu sejak Mei 2004,'' katanya.

Ketua SP KEP Jumhari yang juga sekretaris forum menandaskan, sebagai bentuk keberpihakan kepada para buruh, DPRD dan Bupati diminta untuk berani menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk menolak rencana kenaikan BBM yang akan diberlakukan awal 2005.

Menurut penuturannya, rencana kenaikan harga BBM sekarang itu tidak tepat, justru akan menambah kesengsaraan rakyat.

''Coba kita bayangkan kenaikan UMK Karanganyar yang hanya sekitar 5%. Bagaimana para buruh bisa bertahan hidup kalau harga BBM itu dinaikkan 40%,'' tambah Jumhari.

Wabup Sri Sadoyo mengelak jika Pemkab akan menyediakan proyek pengadaan rumah murah bagi buruh. Ia beralasan, Pemkab masih mengkaji proyek tersebut, terutama dalam mencari lahan yang murah.

''Kami siap melakukan perundingan kembali untuk membahas rencana itu bersama instansi lainnya, termasuk investor dan perbankan,'' kata Sri Sadoyo. (G8-85n)