REMBANG - Penanganan jalan provinsi/negara di jalur pantura, khususnya yang melintas di wilayah Rembang, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) Rembang dinilai masih kurang. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang berlangsung di pendapa kabupaten setempat, kemarin.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Drs H Nasirul Mahasin itu dihadiri segenap pejabat Muspida, kepala dinas/kantor/instansi, camat, dan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat itu, beberapa pihak membicarakan persoalan yang terjadi di bidang masing-masing. DPUK misalnya, dalam kesempatan itu menyampaikan adanya kerusakan jalan pantura.

Pihak DPUK menyebutkan, kerusakan jalan itu paling banyak terjadi di jalan lapis hotmix hingga membentuk sebuah lubang. Selain itu, banyak terjadi permukaan perkerasan jalan yang bergelombang. Keadaan seperti itu menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas.

Upaya yang telah dilakukan Pemkab adalah mengadakan koordinasi penanganan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Bina Marga Provinsi Jateng. Khusus menyangkut penataan rambu lalu lintas dan prasarana jalan, DPUK melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Indratno SPd MM menjelaskan, sekarang pelayanan angkutan pedesaan belum bisa menjangkau ke semua daerah terpencil.

Menurut pendapatnya, ada beberapa persoalan sehingga pelayanan angkutan pedesaan belum merata. Misalnya, adanya penolakan dari sebagian masyarakat, terutama yang mengoperasikan angkutan tradisional seperti becak, dokar, dan ojek. Penyebab lainnya adalah kondisi jalan yang belum sempurna.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Diperindag) Drs FX Tri Joko Margono menjelaskan, tunggakan kredit usaha tani (KUT) di wilayahnya cukup tinggi, kurang lebih Rp 41 miliar. Untuk mengurangi angka tunggakan itu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Misalnya mengadakan pemantauan dan evaluasi tunggakan kredit, mengadakan penagihan, dan membentuk tim pengendalian dan pengawasan kabupaten.

Di bidang pertanian, Kepala Dinas Pertanian Ir Maryadi mengatakan, ketersediaan air yang terbatas mengakibatkan produksi pertanian belum sesuai dengan yang diharapkan. (jl-15n)