DEMAK - Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Demak Awal TS Budiharsono SH mengemukakan sejak dulu fraksi-fraksi tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Meskipun sekarang pimpinan fraksi memakai mobil dinas jenis Suzuki Carry Station Carreta, hal itu berdasarkan pada kesepakatan dan bukan berdasarkan pada ketentuan yang ada.

"Sebenarnya, nggak ada fasilitas mobil dinas untuk fraksi-fraksi DPRD Demak. Bahkan sejak berlakunya UU No 22/1999 hingga berlakunya UU No 32 /2004," kata Awal TS Budiharsono, didampingi Ketua Fraksi Pembaharuan Budi Ahmadi SE, pekan lalu.

Menurut Awal, sudah selayaknya fraksi-fraksi tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Mobil yang mereka pakai hanya bersifat pinjam pakai. Untuk itu, sudah saatnya Sekretariat Dewan melalui Bagian Umum segera menertibkan penggunaan mobil itu.

Awal TS sependapat jika pengadaan mobil dinas untuk ketua dan wakil ketua DPRD, ketua dan wakil ketua komisi-komisi DPRD, serta sekretaris komisi dihapuskan dari RAPBD 2005.

Sebab, lanjut dia, setiap pengadaan mobil dinas baru akan diikuti dengan biaya perawatan yang tidak sedikit seperti biaya perpanjangan STNK, BBM, oli, perawatan, pembelian suku cadang, dan lainnya. Hal itu merupakan pemborosan anggaran. Jika tak membeli mobil, maka Pemkab telah melakukan penghematan. "Tak hanya mobil dinas fraksi. Mobil dinas komisi-komisi pun jika perlu ditarik ke pool Dewan. Apabila komisi-komisi DPRD akan melakukan kegiatan seperti kunjungan kerja atau menyerap aspirasi di kecamatan-kecamatan, maka bisa meminjam mobil dinas di pool Dewan," ujar Awal TS.

Budi Ahmadi menambahkan, agar semua mobil dinas yang dipakai legislatif dan eksekutif Demak perlu diberi tulisan "DPRD atau Pemkab Demak". Pemberian identitas nama instansi pada mobil berpelat merah itu untuk mencegah kesan negatif di mata masyarakat.

Sebagaimana diberitakan Suara Merdeka (24/12), Ketua LSM Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKMRD) Muhammad Rifai mengatakan beberapa mobil fraksi DPRD Demak sering digunakan untuk pergi berbelanja di mal. (F2- 91m)