BALAI KOTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Semarang mengingatkan agar anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kota Semarang 2005 tidak untuk bancakan eksekutif dan legislatif.

Pendapat FPKS itu disampaikan dalam Sidang DPRD Kota Semarang, Senin (27/12) dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan RAPBD yang diajukan eksekutif.

Juru bicara FPKS, Ahmadi menjelaskan, setidak-tidaknya fraksinya memberikan 13 catatan atas RAPBD 2005.

Fraksi PKS mempertanyakan mengapa pelayanan publik dianggarkan lebih kecil dibanding biaya transfer ke aparatur daerah. Padahal menurut prinsip keadilan, seharusnya anggaran untuk kepentingan publik dianggarkan lebih besar. Permasalahan anggaran untuk kepentingan publik yang lebih kecil itu, juga dikritik semua fraksi di DPRD. Mulai dari Fraksi PDI-P, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, sampai Fraksi Gabungan PKB-PPP.

Mereka juga mempertanyakan anggaran untuk publik, mengapa lebih kecil dibanding anggaran belanja untuk administrasi/ pegawai. Catatan lain yang diberikan Fraksi PKS adalah soal biaya komunikasi pemerintahan, dan rencana pengadaan 16 mobil dinas untuk kecamatan.

Juga dipertanyakan pembangunan pabrik es di PPI Tambaklorok, yang menjadi prioritas program; pada realisasi PPI tersebut tidak berfungsi maksimal.

FPKS juga mempersoalkan biaya bidang kesehatan yang tidak memadai. Sebagai perbandingan, untuk biaya pemeliharaan gedung 37 puskesmas hanya Rp 119,8 juta. Itu berarti rata-rata setiap puskesmas hanya dialokasikan Rp 3,2 juta/bulan.

Fraksi PDI-P menyoroti rencana PAD dari bagi hasil bukan pajak hanya naik 0,1% dari APBD 2004. Hal itu sangat tidak realistis, mengingat semakin berkembangnya eksploitasi air bawah tanah oleh para pengembang dan industri. Seharusnya Pemkot melakukan pendataan ulang untuk kepentingan itu.

Adapun Fraksi Partai Golkar menyoroti minimnya anggaran untuk mewujudkan visi dan misi Kota Semarang sebagai kota pantai metropolitan yang mumpuni.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Djoko Poernomo mencontohkan, anggaran untuk pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan hanya 0,65 %. Padahal, dinas itu sebagai ujung tombak dari terwujudnya visi dan misi tersebut.

Fraksi Gabungan PKB-PPP mempertanyakan kenaikan pendapatan asli daerah yang hanya 10 %. Menurut M Mahsun, juru bicara Fraksi Gabungan, angka itu belum sepadan dengan potensi riil di lapangan. Karena dalam masa terakhir ini, banyak muncul objek pajak baru, seperti sektor hiburan dan retribusi yang belum maksimal.

Soedarto, Kabid Pembangunan I Bappeda menjelaskan, alokasi APBD 2005 untuk kebutuhan dinas yang terkait langsung dengan pelayanan publik mencapai 74,44 %, dan selebihnya sebesar 25,56 % untuk instansi yang tak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Dia mencontohkan pelayanan publik di puskesmas; jangan dilihat hanya anggaran untuk sarana prasarananya, tetapi juga dilihat kesejahteraan dokter, perawat, obat-obatan, pemeliharaan gedung, dan sebagainya. (G17,H1-73a)