BOROBUDUR- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta menyesalkan pengalokasian dana Rp 750 juta dalam APBD Jateng untuk sosialisasi Taman Nasional Merapi dan Merbabu (TNMM).

''Proses TNMM masih dalam sengketa, karena status SK Menhut mengenai taman tersebut masih dalam gugatan warga lereng Merapi dan Walhi,'' kata Koordinator Program Walhi Yogyakarta, Suparlan SSos, kemarin.

Saat memberikan kesaksian dalam sidang PTUN Jakarta, beberapa hari lalu, Pakar Kehutanan UGM, Prof Dr Sofyan Warsito mengatakan, Taman Nasional bukan satu-satunya sistem pengelolaan kawasan terbaik.

Sistem pengelolaan tergantung pada kinerjanya. Artinya, nama Taman Nasional bukan jaminan untuk penyelamatan kawasan.

''Berdasarkan kebijakan yang ada, proses penunjukan Taman Nasional tidak semata-mata didasarkan kebijakan kehutanan, tetapi juga kebijakan yang lain, termasuk pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,'' Ahli Hukum Lingkungan UGM, Harry Supriyono SH MSi (Suara Merdeka, 24/12).

Menurut Suparlan, proses penunjukan Taman Nasional hanya didominasi Pemprov dan Pemerintah Pusat. Hal itu menggambarkan, fungsi dan kontrol pengambilan keputusan tidak transparan.

Karena itu, ia menekankan, proses penunjukan Merapi dan Merbabu menjadi TNMM harus segera ditinjau ulang dan dicabut.

''Kalau Pemprov Jateng benar-benar akan memasukkan dana anggaran TNMM dalam APBD, menunjukkan sikap yang sangat tidak bisa menghargai hukum yang berlaku di Indonesia,'' tuturnya.

Karena jika suatu perkara masih dalam sengketa, sama sekali tidak diperbolehkan melakukan upaya-upaya untuk melanjutkan perkara tersebut sebelum memperoleh kepastian hukum.

Suparlan mengatakan, sebagai organisasi yang konsen terhadap persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pihaknya mendukung Komunitas Merapi Merbabu menolak rancangan APBD yang dialokasikan untuk sosialisasi TNMM. (pr-80)