TAIPEI - Para pengambil kebijakan puncak Taiwan mendesak masyarakat internasional, Senin kemarin, untuk membantu menghentikan rencana Beijing membuat undang-undang (UU) antipemisahan.

Mereka menggambarkan langkah China tersebut sebagai provokasi serius. Pekan ini, Parlemen China membahas RUU antipemisahan yang kontroversial itu.

Menurut para pengamat, RUU antipemisahaan itu mengandung klausul yang secara hukum mewajibkan Beijing melakukan aksi militer guna menginvasi Taiwan, jika pulau tersebut menyatakan kemerdekaannya.

Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang. ''Bagi Taiwan, ini merupakan perubahan sepihak tentang status quo pulau tersebut, kata Joseph Wu, ketua Dewan Urusan China Daratan dalam kabinet Taiwan.

''Undang-undang itu provokasi sangat serius dan bakal meningkatkan ketegangan yang seharusnya tidak perlu terjadi,'' tambahnya. ''Kami menyerukan masyarakat internasional agar menghentikan langkah China itu sebelum segalanya terlambat.''

Dia mengatakan, pemberlakuan UU antipemisahan tersebut akan melegalkan penggunaan aksi militer China terhadap pulau otonom yang berpenduduk 23 juta jiwa itu.

Taiwan memisahkan diri dari China daratan pada akhir Perang Saudara 1949. Namun Beijing masih memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayah China, dan bertekad membawanya kembali ke pangkuan, kalau perlu dengan aksi militer.

Di Beijing, suatu kebijakan yang diumumkan kemarin mengatakan militer China bakal menghancurkan langkah-langkah apa pun yang mengarah pada kemerdekaan Taiwan, tak peduli apa pun risikonya. Dokumen tersebut juga berisikan tuduhan bahwa Presiden Taiwan Chen Shui-bian telah meningkatkan ketegangan antara Beijing dan Taiwan.(rtr-ben-30)