KLATEN - Sorotan sejumlah anggota DPRD Klaten terhadap rencana pembelian buku SD/MI sebesar Rp 2 miliar dan buku SMP/MTs Rp 2,5 miliar masih terdengar gencar. Bahkan sorotan itu diungkapkan secara resmi dalam sidang paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan draf APBD 2005.

''Sebaiknya rencana pembelian buku senilai Rp 4,5 miliar ditunda, mengingat banyaknya masalah seputar pengadaan barang itu. Kami justru mendesak agar Pansus buku segera dibentuk,'' kata Marjuki SIP dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

Dia prihatin sebab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini digembar-gemborkan sebagai pencetak manusia super dari Klaten, ternyata selalu disoroti karena masalah yang terkait untung rugi.

''Masih segar dalam ingatan kami, bahwa ongkos jahit seragam PNS di lingkungan lembaga ini pun jadi masalah sampai ditangani aparat penegak hukum. Lembaga jangan seperti pasar yang dimanfaatkan untuk cari untung rugi,'' ujar Marjuki.

Dia menyinggung beredarnya lembar kerja siswa (LKS) di sekolah-sekolah yang sering dikeluhkan wali murid, karena mereka terpaksa membelinya. Marjuki menyebut beredarnya LKS di SD-SD itu menindas wali murid.

Di sisi lain, aktifis Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) masih terus melakukan pemantauan terhadap pengadaan buku 2004 senilai Rp 8,3 miliar karena sarat KKN.

Desakan agar aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan polisi untuk mengusut kasus tersebut belum terealisasi. Bahkan, permintaan agar DPRD membentuk Pansus buku juga belum dibahas.

Evaluasi

Anggota Komisi IV DPRD Klaten Sri Widada menegaskan, perlu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengadaan buku wajib. Pengadaan buku 2004 dinilai kurang transparan dengan mekanisme yang dilakukan tanpa melalui proses lelang.

Masalah pengadaan buku tersebut cukup dilematis, sebab di satu sisi, buku dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan. Di sisi yang lain, proses pengadaannya masih menjadi sorotan. Dia berpendapat, perlu adanya evaluasi terhadap proses pengadaan buku itu, sebelum diloloskan.

Kepalda Dinas Pendidikan Kebudayaan Klaten Drs Sidik Purnomo MPd MM didampingi Kasubdin Pra Sekolah dan SD Siswanto mengatakan bahwa pengadaan buku 2004 tidak ada masalah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat.

Untuk tahun 2005, pihaknya mengajukan pengadaan buku lagi karena jumlah buku masih kurang. Jumlah buku yang dibeli dengan dana Rp 8,3 miliar belum bisa menutup semua kebutuhan. Masih ada kekurangan buku Bahasa Indonesia 97.894 buah, Bahasa Inggris 17.740, Bahasa Jawa 85.641, Pengetahuan Sosial 87.912, Matematika 87.722 dan Agama 94.422 buku.

''Anggaran yang disediakan 2004 sebesar Rp 8,3 miliar, masih ada sekitar Rp 760 juta yang belum digunakan. Untuk tahun ini, kami mengajukan Rp 2 miliar untuk SD/MI, tapi berapa yang akan diberikan terserah kebijakan Pemkab. Kami akan mengadakan sesuai jumlah dana yang disediakan,'' ujar Siswanto.

Rencananya, pengadaan buku tahun ini meliputi 6 mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Matematika dan Agama.

Sementara itu, droping buku SD/MI hasil pengadaan 2004 sudah diselesaikan 17 Agustus 2004. Sedang, perusahaan yang mendapat kontrak tahun 2004 adalah PT Intan Pariwara, CV Sahabat, CV Saudara dan Cempaka Putih. Proses penandatanganan kontrak dilakukan Juni 2004.(F5-85)