SUNGGUH menarik mencermati fenomena yang terjadi dengan Bank Global. Gara-gara nasabah gagal mencairkan reksadana di bank tersebut --padahal reksadana bukan produk perbankan-- bank ini akhirnya diketahui menurun kinerja kesehatan keuangannya sehingga ditutup sejak 14 Desember 2004 lalu. Bahkan sejak Oktober bank ini sudah masuk dalam special surveillance unit (SSU) alias unit gawat darurat yang merawat bank-bank yang sakit/sekarat.

Bank Global harus masuk unit perawatan khusus "gawat darurat" akibat tergerus permodalan hingga di bawah 8%. Padahal sebelumnya, rasio permodalan (CAR) bank ini per-September 2004 mencapai 44%. Fenomena ini sungguh luar biasa. Sebab hanya dalam tempo sebulan, CAR bank bisa anjlok sedemikian drastis. Ini sebuah fenomena langka, bahkan mungkin sangat jarang terjadi di belahan dunia mana pun. Anehnya, fenomena sakitnya Bank Global muncul akibat kasus reksadana "bodong".

Akibat dari fenomena tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apabila kasus reksadana "bodong" tidak mencuat ke permukaan, akankah BI secara transparan mengumumkan kepada publik bahwa bank tersebut masuk ke dalam unit perawatan khusus, sebelum kemudian mengambil langkah menutup bank tersebut? Inilah persoalan yang menarik untuk diangkat sehubungan dengan kemerebakan kasus Bank Global itu.

Seperti yang terjadi pada awal April 2004, saat BI kembali menutup operasi dua bank, yakni Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali (BDB), tanpa "ba bi bu". Padahal, jauh hari sebelumnya, otoritas moneter sudah memberikan sinyal, tidak akan ada lagi likuidasi bank. Masyarakt juga tidak pernah tahu kedua bank di atas sudah masuk dalam SSU. Karena itu, pertanyaan yang muncul, siapakah yang bisa dijadikan pegangan bagi masyarakat? Sebab informasi mengenai bank yang sakit masih sangat minim.

Apabila dirunut ke belakang, permasalahan utamanya yaitu BI selama ini tidak pernah mengumumkan nama-nama bank yang berstatus "dalam perhatian khusus" atau masuk dalam special surveillance unit (SSU). Karena itu, masyarakat tidak bisa membedakan antara bank yang sehat dan yang sakit. Sebab masyarakat sangat awam akan persoalan ini, termasuk masalah peringkat kinerja bank serta aspek lain yang berkaitan dengan kinerja kesehatan bank. Sebab, hingga kini belum ada lembaga pemeringkatan yang kredibel, yang mampu mengeluarkan penilaian (rating) kinerja bank-bank umum yang bisa dijadikan rujukan masyarakat awam untuk memilih bank.

Satu-satunya informasi publik yang bisa dipakai untuk melihat kinerja bank adalah laporan keuangan publikasi (LKP) di media cetak dan pemeringkatan oleh beberapa biro riset semacam Info Bank (ini pun berdasarkan LKP semata). Berdasarkan LKP itu nasabah dan masyarakat bisa melihat dan menilai kinerja bank. Informasi itu pun sangat terbatas. Sebab di sana tidak terlihat dengan jelas borok-borok yang diderita bank. Selain itu, unsur polesan masih banyak dilakukan oleh manajemen bank. Hasilnya, jelas menyesatkan. Bank Global misalnya, bisa turun drastis kinerja permodalannya hanya dalam tempo satu bulan.

Memulai tradisi

Beberapa media cetak sebenarnya sudah mulai memelopori pembuatan pemeringkatan kesehatan bank berdasarkan LKP. Mereka sudah memulai tradisi membedah isi perut bank-bank yang selama ini berkesan sangat tertutup dan konservatif. Dilihat dari sisi masyarakat (nasabah) pengguna jasa perbankan, fenomena pembuatan peringkat bank itu jelas sebagai langkah positif. Pertama, masyarakat akan semakin mengerti bagaimana kinerja bank yang selama ini diandalkan. Apakah bank itu sehat? Baguskah kinerjanya? Bagaimana profit dan posisinya di antara bank-bank lain? Itulah sederetan pertanyaan yang akan segera terjawab.

Informasi semacam ini jelas akan mendidik nasabah untuk tidak gegabah memilih bank. Nasabah tidak akan memilih bank hanya berdasarkan penampilan luar (gedung) yang wah, frontliner-nya yang cantik-cantik, atau sederetan penampilan luar lain. Kinerja kesehatan bank sudah menjadi pertimbangan utama di dalam pemilihan bank. Dengan demikian, proses edukasi perbankan kepada nasabah akan terjadi. Mungkin saja selama ini bank-bank sudah membuat LKP. Namun hal itu jelas masih sulit diterjemahkan oleh nasabah. Karena itu, dengan pemeringkatan sederhana, nasabah akan semakin mendalami bisnis perbankan tidak sesederhana yang diduga. Sebab bisnis itu mengandung risiko yang tidak kecil.

Kedua, pemeringkatan kinerja perbankan (era transparansi) akan membuat masyarakat semakin kritis untuk menilai dan berhubungan dengan sebuah bank. Bank yang sehat kinerjanya akan laris. Dengan model semacam ini akan muncul fenomena "nasabah kutu loncat". Nasabah tidak lagi loyal hanya pada pelayanan yang baik dan sederetan penampilan luar --meskipun itu juga penting--, tetapi akan memilih dan memilah bank yang sehat. Akibatnya, bank-bank yang berkinerja buruk akan semakin ditinggalkan nasabah.

Bank yang terpuruk kinerjanya semakin bertambah parah akibat pemeringkatan bank ini. Seleksi alam terhadap perbankan akan terjadi. Kendati pemeringkatan tersebut cukup baik dan representatif dengan kondisi sebenarnya, tak urung hal itu juga mengandung banyak kelemahan. Pertama, walaupun LKP bank sudah transparan, ternyata masih banyak misteri yang belum terungkap ke permukaan, terutama menyangkut aspek kesehatan kualitas manajemen bank (kualitas bankir), apa visi manajemen bank (rencana jangka pendek, menengah, dan panjang), rencana ekspansi kredit ke sektor apa saja, rencana ekspansi kantor cabang, serta hidden agenda lain. Padahal, semua itu sangat memengaruhi perkembangan kinerja bank ke depan.

Selain itu, LKP hanya memotret kondisi keuangan sesaat untuk periode tertentu. Itu pun penayangan di media massa sering terlambat. Misalnya, LKP akhir Desember 2003, baru ditayangkan (paling lambat) dua hingga tiga bulan, itu berarti ada tenggang waktu yang tidak terekam dalam LKP. Berarti ada time lag yang tidak masuk dalam LKP. Bahkan ada beberapa bank yang baru memublikasikan LKP untuk periode empat bulan sebelumnya. Belum lagi bicara kemungkinan adanya "rekayasa", praktik "mempercantik" pembuatan LKP, dan polesan sana-sini. Laporan semacam ini jelas akan menyesatkan pengguna dan pembaca LKP serta dalam jangka panjang merugikan bank itu sendiri.

Catatan Akhir

Terlepas dari setuju atau tidak setuju, budaya transparansi perbankan sebagai bagian dari good corporate governance (GCG) perlu dilakukan. Pembuatan rating perbankan di atas perlu dilestarikan, bahkan kalau perlu tidak hanya dilakukan oleh unit litbang media massa, tetapi juga lembaga independen lain yang berwibawa dan independen. Budaya ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat (nasabah), yang akan semakin menguntungkan bank itu sendiri. Sebab mereka tidak perlu memasang dan membuat iklan dalam jumlah besar untuk mendapatkan nasabah. Sebab transparansi dan rating itu secara otomatis menjadi iklan terselubung yang berdaya guna tinggi.

Bagi bank yang berkinerja baik, pembuatan peringkat justru akan menaikkan gengsi dan status bank. Industri perbankan akan semakin dipicu untuk terus berkompetisi dalam kualitas kinerja. Dengan langkah ini, nasabah akan semakin pintar menentukan hubungan mereka dengan bank. Mereka tidak akan gegabah untuk menentukan bank sebagai tempat berinvestasi. Selain itu, institusi perbankan juga hendaknya melakukan langkah pembenahan, yakni memberikan akses ketersediaan informasi yang lebih luas dan transparan.

Ke depan masyarakat harus lebih diberdayakan. Karena itu, proses edukasi perbankan melalui transparansi perbankan atau pembuatan rating perbankan perlu terus dilakukan. Jangan sampai nasabah tersesat di rimba perbankan yang membingungkan. Mereka harus mengenal persis kondisi kesehatan bank. Karena itu, bankir harus mulai jujur membeberkan kinerja bank mereka kepada para nasabah. Memang untuk membudayakan langkah ini (transparansi) diperlukan waktu panjang. Namun tidak ada salahnya hal itu dimulai sejak sekarang. Sekaranglah momentum yang pas untuk melakukan itu. (58i)

- Susidarto, pemerhati dan praktisi perbankan di Yogyakarta.