SAMBUTAN KEMENANGAN: Jusuf Kalla menyampaikan sambutannya usai terpilih sebagai Ketua Umum di Munas VII Partai Golkar di Bali.(55) - SM/Agus Toto

PARTAI Golkar dalam pemilu lalu menyuarakan napas dan semangat baru. Namun, harapan tersebut seperti bertolak belakang dalam Munas Ke-7 Golkar di Nusa Dua, Bali pekan lalu. Kesempatan untuk menciptakan iklim demokratis dan menjadi pelopor partai modern masih jauh dari harapan.

Aspirasi suara DPD II mendapatkan hak suara memang mendapat persetujuan. Namun, persetujuan perubahan tata tertib itu bukan murni karena kesepakatan yang dibangun dengan semangat Munaslub 1998. Adanya kesimpulan persetujuan atas aspirasi itu untuk membendung suara dari kandidat ketua umum cukup beralasan. Jusuf Kalla sebelum pemilihan mengklaim mendapat dukungan 28 suara dari DPD I. Karena itu, Akbar segera membuat manuver membuka kran DPD II dengan mengubah status sebagai peserta Munas.

Boleh saja disebut, itu politik Akbar mengadang Kalla. Akan tetapi, Kalla mengubah peta kekuatan dan menggempur dengan kekuatan dahsyat. Akbar pun tak berdaya menghadapi tekanan ketika seluruh rivalnya bersatu mengalahkannya. Dia pun merasa dalam Munas lalu seperti dikeroyok dari berbagai penjuru.

Di sisi lain, kemenangan Jusuf Kalla memimpin Golkar menimbulkan spekulasi lemahnya fungsi kontrol Golkar terhadap pemerintah. Apalagi Jusuf Kalla kini duduk sebagai wakil presiden. Sementara itu Agung Laksono yang menjadi wakil ketua umum juga memiliki jabatan sebagai Ketua DPR RI.

Suara keras datang dari AA Baramuli, tokoh Golkar yang terlihat sebagai pendukung Akbar Tandjung dalam Munas. Dia menegaskan, apabila Kalla maju dan terpilih sebagai ketua umum, dikhawatirkan Golkar akan kembali pada zaman Orde Baru. ''Dia kan sudah duduk sebagai wakil presiden, Golkar nanti sama dengan zaman Orde Baru (bila Kalla terpilih sebagai ketua umum),'' tegasnya di sela-sela persiapan pembukaan Munas.

Selamat Tinggal

Kesuksesan Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar lewat Munas juga mengubah konstelasi politik di negeri ini. Dipastikan, Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan akan dievaluasi kembali. Sinyal akan berakhirnya koalisi itu disampaikan sendiri oleh Kalla seusai penutupan Munas.

Menurut dia, koalisi itu tidak ada yang permanen dan dibentuk berdasarkan kebutuhan. Koalisi Kebangsaan, kata dia, memang perlu pada masa lalu, tetapi untuk masa depan akan berbeda. Bahkan Agung Laksono yang disebut Akbar duduk di kursi ketua DPR karena peran Koalisi Kebangsaan, turut melakukan evaluasi. Agung menyatakan, keberadaan koalisi akan dikaji lagi. ''Koalisi perlu ditinjau kembali, walaupun memang diperlukan. Berkoalisi bisa dengan siapa saja. Yang penting bagaimana sikap terhadap pemerintah,'' ujarnya.

Akan tetapi, tampilnya seorang Wakil Presiden RI sebagai Ketua Umum Partai Golkar memberikan catatan tersendiri. Akbar memberikan sinyal, Golkar mendapat perhatian penuh dan tidak meninggalkan fungsi check and balance kepada pemerintah. Pemilih Kalla pun kemungkinan ada yang berharap mendapat ''perlindungan'' dari posisi Kalla yang strategis di pemerintahan. Jika benar demikian, posisi Partai Golkar sebagai pelopor partai baru untuk menciptakan keseimbangan pemerintahan masih jauh dari keinginan. Golkar tetap tidak banyak berubah. (Tim SM-83i)