YOGYAKARTA - Perdagangan perempuan bukan hal biasa, dan bukan pula realitas baru yang muncul pascakrisis ekonomi 1997. Hal itu, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Beberapa daerah di Indonesia disinyalir menjadi pusat perdagangan perempuan dan bukan sekadar transit. Batam merupakan kota yang menduduki peringkat pertama dalam kasus tersebut.

Aktivis perempuan Dita Indah Sari mengungkapkan hal itu pada talk show dalam rangka Hari Ibu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin. Menurut dia, pada 1932, para perempuan yang berkonggres dalam Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) telah menyerukan perang terhadap perdagangan perempuan. Jadi sejak puluhan tahun yang lalu, isu perdagangan perempuan menjadi perhatian serius.

Mengutip data Komnas Perempuan, dia menbeberkan, telah terjadi peningkatan drastis jumlah kasus perdagangan perempuan di Indonesia. Tahun 2002 terjadi 320 kasus, sedangkan pada tahun 2003 menjadi 800 kasus.

''Itu belum termasuk kasus perdagangan perempuan yang tidak dilaporkan ke polisi. Dari seluruh kasus tersebut, Batam menempati peringkat pertama dengan 166 kasus,'' tandasnya.

Komnas Perempuan juga mengidentifikasi rute yang sering digunakan untuk memperjualbelikan perempuan dan anak-anak. Yakni, Medan-Tanjung Balai-Karimun-Batam atau Surabaya-Pare Pare-Nunukan dan Tawao.

Perdagangan perempuan bukan hanya dilakukan sindikat-sindikat yang beroperasi secara ilegal, namun beberapa PJTKI disinyalir telah terlibat dalam transaksi semacam itu. Biasanya, calon korban dibujuk dengan janji-janji muluk untuk bekerja di perusahaan tertentu dengan gaji besar.

''Jebakan-jebakan seperti itu sangat mudah untuk mempengaruhi calon korban, sebab sebagian besar yang ingin bekerja adalah rakyat yang terdesak kemiskinan, dan tidak mempunyai penghasilan,'' ujar Dita yang juga Ketua FNBI serta Perempuan Mahardika Jakarta.(D19-69m)